ESGNOW.ID, JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis air tanah yang semakin parah. Koordinator Nasional KRuHA Muhammad Reza menekankan pentingnya perbaikan layanan publik terkait air, termasuk penyediaan air minum perpipaan, sanitasi terpadu, pengelolaan limbah, dan irigasi untuk pertanian pangan skala kecil.
Reza mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik korporasi dan gedung-gedung besar yang mengambil air tanah dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. "Penertiban penggunaan air tanah oleh korporasi dan gedung-gedung besar, yang sering kali mengambil air dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat," kata Reza kepada Republika, Jumat (10/1/2025).
Ia menambahkan, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, termasuk pencabutan izin penggunaan air tanah bagi perusahaan yang melanggar aturan. "Penegakan hukum harus tegas, dengan mencabut izin penggunaan air tanah yang melanggar dan memberikan sanksi pidana yang berat kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan. Sanksi administratif yang selama ini diterapkan tidak akan mengubah situasi krisis air tanah," tegas Reza.
Selain itu, Reza juga mendorong pemerintah untuk mengalihkan ketergantungan korporasi pada air tanah ke sumber daya air permukaan yang lebih berkelanjutan. "Pemerintah harus memberikan insentif bagi korporasi yang berinvestasi dalam teknologi pengolahan air permukaan dan memanfaatkan sistem resapan air hujan," katanya.
Peningkatan pengawasan dan perizinan juga menjadi sorotan Reza. Ia menekankan setiap penggunaan air tanah harus dimonitor secara transparan untuk memastikan jumlah yang diambil tidak melebihi kapasitas alami tanah.
"Sistem monitoring ini perlu terbuka dan bisa diakses publik guna melibatkan partisipasi warga dalam pengawasan," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan penurunan permukaan tanah di Jakarta harus dicegah agar Jakarta tidak tenggelam. Oleh karena itu, dia menyambut baik langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempertimbangkan pemberhentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah.
"Ya betul sekali, sesuai dengan tujuan besar kita membangun suplai air untuk warga Jakarta, salah satunya itu. Pada suatu titik memang penggunaan air tanah harus dihentikan supaya permukaan tanah di Jakarta ini tidak tambah turun, sehingga kemudian Jakarta tenggelam itu tidak terjadi," katanya di Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Berkaca pada pengalaman negara-negara lain yang mengambil langkah penghentian penggunaan air tanah, maka permukaan tanahnya tidak lagi mengalami penurunan. "Karena di negara lain begitu penggunaan air tanah dihentikan, kemudian permukaan tanah tidak turun," kata Dody.
Kementerian PU saat ini mengoptimalkan kehadiran infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur untuk bisa memberikan suplai air bersih kepada masyarakat Jakarta. Kementerian PU juga berkomitmen untuk tetap melanjutkan proyek SPAM Regional Karian-Serpong dalam rangka mengurangi ketergantungan masyarakat Jabotabek terhadap air tanah.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempertimbangkan pemberhentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah.
Penundaan hingga pemberhentian penerbitan izin baru terkait pemanfaatan air tanah di Jakarta dilatarbelakangi oleh kondisi cadangan air di provinsi tersebut.
Ia memaparkan bahwa berdasarkan kondisi cekungan air tanah (CAT), cekungan air tanah di Jakarta tergolong rusak, bukan sekadar kritis. Kerusakan tersebut disebabkan oleh pengambilan air tanah yang intensif.
