ESGNOW.ID, JAKARTA – Aktivis iklim dan pendiri Founder Indonesian Climate Justice Literacy, Firdaus Cahyadi, mengkritik rencana pemberian konsensi tambang ke Perguruan Tinggi. Firdaus mengatakan hal ini menunjukkan elite politik tak pernah berhenti mempertontonkan kesesatan berpikir dalam substansi pengelolaan sumberdaya alam.
“Gagasan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi adalah salah satu contoh kesesatan berpikir para elite politik dalam melihat persoalan sumber daya alam," kata Firdaus dalam pernyataannya, Kamis (23/1/2025).
Revisi Undang Undang (UU) Mineral dan Batubara (Minerba) memunculkan gagasan pemberian konsesi tambang untuk perguruan tinggi. Menurut Firdaus alasan untuk membagi konsesi tambang ke perguruan tinggi untuk membantu pendanaan kampus sangat tidak masuk akal sehat.
"Masih banyak cara untuk membantu pendanaan perguruan tinggi di luar bagi-bagi konsesi tambang," katanya.
Pembagian konsesi tambang ke perguruan tinggi, lanjut Firdaus, semakin menegaskan pembangunan Indonesia kedepan didasarkan pada model pembangunan ekstraktif yang merusak alam. Firdaus menambahkan kerusakan alam tentu akan menuai perlawanan dari masyarakat.
“Pemberian konsesi tambang ke organisasi massa (ormas) keagamaan dan perguruan tinggi adalah salah satu cara untuk meredam perlawanan masyarakat yang mulai memiliki kesadaran tentang lingkungan hidup," katanya.
Ormas agama yang menerima konsesi tambang, lanjut Firdaus, akan meredam perlawanan masyarakat terhadap tambang yang merusak lingkungan hidup dengan penafsiran sepihak atas teks-teks agama.
“Sementara itu, perguruan tinggi yang menerima konsesi tambang akan memproduksi dalil-dalil yang seolah-oleh ilmiah untuk membenarkan atau menormalisasi kerusakan alam dan sosial akibat tambang,” ujarnya.
Firdaus mengatakan elite politik yang memberikan konsesi tambang untuk ormas agama dan perguruan tinggi seperti menugaskan kedua institusi yang menjadi simbol moral dan pengetahuan itu untuk membodohi masyarakat terkait soal daya rusak tambang. Lebih lanjut Firdaus juga mengungkapkan alasan nasionalisme saat ini tambang sebagian besar dikuasai asing juga merupakan alasan yang tak masuk akal.
“Siapapun yang menguasai tambang, baik asing maupun nasional, tidak bisa menghilangkan daya rusak ekologis dan sosial dari tambang. Publik harus bersuara keras menolak konsesi tambang untuk perguruan tinggi ini, jangan terkecoh dengan argumentasi yang seolah-olah nasionalis," katanya.
