ESGNOW.ID, RIAU — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Hal ini disampaikannya saat meninjau situasi karhutla di Provinsi Riau.
Hanif melakukan koordinasi lapangan dengan BNPB, BMKG, TNI, Polri, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak. Ia mendorong perusahaan pemegang konsesi, seperti PT RAPP, Sinar Mas Group, Pertamina Hulu Rokan, dan PTPN IV Regional III untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
“Dalam krisis iklim dan memburuknya kualitas udara akibat karhutla, keterlibatan dunia usaha bukan lagi bentuk partisipasi sosial, tapi tanggung jawab melekat pada izin konsesi,” kata Hanif, akhir pekan ini.
Ia mengingatkan perusahaan untuk tidak bersikap reaktif saat api meluas, tetapi membangun sistem mitigasi sejak dini. “Dunia usaha harus berada di garis depan, bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tapi juga penjaga lingkungan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, RAPP dan Sinar Mas telah memasang palang larangan membakar di area rawan, mengaktifkan program “Masyarakat Peduli Api”, serta menerjunkan helikopter water bombing untuk pemadaman cepat. Di Rokan Hulu, patroli darat dan pengawasan komunitas turut diperkuat.
Pertamina Hulu Rokan juga akan membangun sekat kanal untuk menjaga kelembaban gambut dalam sepekan ke depan. Ketiga perusahaan sepakat membentuk Tim Pemadaman Khusus untuk mempercepat respons terpadu di lapangan.
KLH turut menurunkan personel, perlengkapan inspeksi, serta memantau titik api melalui sistem Sipongi. KLH juga menginstruksikan agar perusahaan menambah personel, logistik, dan alat berat di lokasi berisiko tinggi.
Berdasarkan data Sipongi pada 26 Juli 2025 pukul 00.00 hingga 06.46 WIB, tercatat 24 hotspot kategori sedang di Riau, tanpa titik panas kategori tinggi. Titik terbanyak terpantau di Pelalawan (12), disusul Bengkalis (6), Kota Dumai (4), dan Rokan Hilir (2).
Data ini menunjukkan aktivitas karhutla masih perlu diwaspadai. Sistem deteksi dini dinilai efektif dan langsung ditindaklanjuti oleh tim gabungan.
“Saya tidak ingin ada lahan konsesi terbakar tanpa respons cepat. Jika ada yang abai, kami tidak segan-segan menindak,” tegas Hanif.
Ia menekankan bahwa menghentikan karhutla membutuhkan kolaborasi nyata lintas sektor. “Melindungi lingkungan bukan hanya mandat regulasi, tetapi soal keselamatan hidup, keberlanjutan ekonomi, dan martabat bangsa,” ujarnya.
