ESGNOW.ID, BRUSSELS -- Sejumlah koalisi investor mendesak Uni Eropa tidak memperlemah peraturan keberlanjutan. Desakan ini disampaikan saat Uni Eropa hendak memangkas birokrasi peraturan keuangan ramah lingkungan.
Pada bulan ini, Komisi Eropa merilis proposal untuk menyederhanakan pelaporan yang disyaratkan kebijakan keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan mengeluhkan pelaporan tersebut terlalu rumit.
Dalam pernyataan bersama, kelompok-kelompok investor termasuk Institusi Kelompok Investor untuk Perubahan Iklim (IIGCC), Forum Investasi Keberlanjutan Eropa dan Investasi Prinsipil yang Bertanggung Jawab (PRI), mengatakan mengubah skala peraturan keberlanjutan akan menjadi bumerang. Kebijakan itu akan menghambat investasi pada industri yang sedang membutuhkan investasi.
"Membuka kembali regulasi-regulasi pada entitas mereka berisiko menciptakan ketidakpastian regulasi dan pada akhirnya dapat membahayakan tujuan Komisi Eropa untuk mengalihkan modal dalam mendukung Kesepakatan Hijau Eropa," kata pernyataan bersama yang juga ditandatangani lembaga-lembaga investasi AXA Investment Managers dan L&G Asset Management, Selasa (4/2/2025).
Total aset yang dikelola lembaga-lembaga yang menandatangani pernyataan ini mencapai 6,6 triliun dolar AS. Komisi Eropa berencana menyederhanakan peraturan pelaporan keberlanjutan perusahaan, peraturan kepatuhan yang mengharuskan perusahaan memeriksa masalah hak asasi manusia dan lingkungan pada rantai pasokan mereka serta kebijakan ketiga yang mengungkapkan investasi ramah iklim.
Langkah ini bertujuan untuk merespons janji Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin menghapus banyak regulasi dan menanggapi permintaan industri yang kesulitan dengan banyaknya peraturan. Pejabat-pejabat Uni Eropa mengatakan proposal itu mencakup meringankan beban pelaporan bagi perusahaan kecil. Namun, sejumlah negara anggota seperti Jerman dan Prancis ingin Uni Eropa melangkah lebih jauh lagi dan menunda implementasi regulasi.
Manajer senior kebijakan IIGC Leo Donnachie mengatakan Uni Eropa akan kehilangan akses untuk memastikan perusahaan menjalankan peraturan keberlanjutan. Menurutnya hal ini akan menghalangi investasi di Eropa yang sedang bersaing dengan Cina dan AS dalam pengembangan teknologi energi bersih. "Investor membutuhkan akses ke informasi ini untuk membuat keputusan," katanya.
Namun praktisi lain tidak setuju. Kepala praktisi Regulasi Keuangan Eropa di firma hukum Debevoise & Plimpton, Patricia Volhard mengatakan terlalu banyak birokrasi akan membebani industri. Mantan gubernur Bank Sentral Eropa Mario Draghi mengatakan untuk menjaga persaingan dengan pesaing-pesaingnya, Uni Eropa membutuhkan investasi 800 miliar euro setiap tahunnya.
Donnachie mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan untuk menyederhanakan bagian teknis dari aturan keberlanjutan. Tetapi, menunda atau merombaknya akan menciptakan ketidakstabilan yang tidak diinginkan.
