ESGNOW.ID, WASHINGTON -- Ilmuwan dan pakar khawatir keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) berhenti berbagi data kualitas udara yang dikumpulkan kedutaan dan konsulatnya menurunkan pemantauan kualitas udara di seluruh dunia. Menurut ilmuwan data AS itu sangat penting untuk memantau kualitas udara global dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan program pemantauan kualitas udara AS tidak lagi mengirim data polusi udara dari kedutaan besar dan konsulatnya ke aplikasi AirNow milik Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) AS dan platform lainnya. Data itu memberi akses berbagai negara dan ilmuwan di seluruh dunia untuk memantau dan menganalisa kualitas udara kota-kota di seluruh dunia.
"(Penghentian berbagi data) disebabkan pengetatan anggaran yang menyebabkan Departemen menutup jaringan yang mendasarinya," kata pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (5/3/2025) lalu.
Departemen Luar Negeri AS menambahkan kedutaan-kedutaan besar dan kantor konsulat di seluruh dunia diarahkan untuk terus memantau kualitas udara dan berbagi data akan kembali dilakukan bila anggaran sudah dipulihkan. Surat kabar the New York Times yang pertama kali melaporkan pemangkasan anggaran.
Pemangkasan anggaran berbagi data kualitas udara ini bagian dari langkah pemerintah Presiden AS Donald Trump memangkas pengeluaran pemerintah. Sejak dilantik awal tahun ini Trump mengabaikan inisiatif lingkungan dan iklim AS.
Pemantauan kualitas udara AS mengukur partikel kecil berbahaya yang disebut PM2,5 yang dapat masuk ke dalam paru-paru dan memicu penyakit pernapasan, jantung dan kematian dini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan polusi udara menewaskan setidaknya 7 juta orang setiap tahun.
Para ilmuwan menanggapi dengan keras penghentian berbagi data kualitas udara ini. Mereka mengatakan data yang dapat diandalkan membantu pemantauan kualitas udara di seluruh dunia dan membantu pemerintah membersihkan udara.
Pakar polusi udara Sustainable Futures Collaborative yang berbasis di India Bhargav Krishna mengatakan langkah Departemen Luar Negeri AS menjadi "pukulan keras" bagi penelitian kualitas udara. Ia mengatakan AS memiliki beberapa sensor di banyak negara berkembang dan pemantauan kualitas udaranya menjadi referensi.
“Pemantauan kualitas udara AS juga dianggap sebagai sumber data yang terkalibrasi dengan baik dan tidak bias untuk memeriksa ulang data lokal jika ada kekhawatiran tentang kualitas udara," kata Krishna.
Konsultan kualitas udara di Bogota, Kolombia, Alejandro Piracoca juga menyayangkan berhentinya AS berbagi data kualitas udara. Kedutaan besar dan konsulat AS di Lima, Peru, Sao Paulo, dan Bogota memiliki pemantauan udara publik.
"Pemantauan kualitas udara adalah sumber akses ke informasi kualitas udara yang independen dari jaringan pemantauan lokal. Mereka menyediakan sumber informasi lain untuk perbandingan," katanya.
Pakar lingkungan di Pakistan, Khalid Khan juga mengatakan berhentinya AS berbagi data kualitas udara akan "menimbulkan konsekuensi yang signifikan." Ia mencatat pemantauan kualitas udara di Peshawar, salah satu kota paling tercemar di dunia, "memberikan data real-time yang sangat penting."
Khan mengatakan data itu membantu para pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait kesehatan mereka. Berhentinya AS berbagi data kualitas udara, katanya, akan mengakibatkan kesenjangan pemantauan lingkungan.
"Sehingga warga tidak memiliki informasi yang akurat tentang kondisi udara yang berbahaya," kata Khan.
