ESGNOW.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan kekhawatirannya terkait kurangnya data akurat mengenai kebutuhan tenaga pengendali lingkungan di berbagai daerah. Dia menegaskan, indikator dan target dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya akan menjadi simbolis tanpa makna jika sumber daya manusia (SDM) yang mengelola tidak dipersiapkan secara terperinci dan terukur.
"Kita tidak akan pernah tahu berapa keperluan sumber daya manusia pengendali lingkungan di Kalimantan Tengah, di Jawa Tengah, atau jumlah pengawas lingkungan misalnya di Kabupaten Bekasi,” katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup, Selasa (15/4/2025).
Menurut Hanif, tanpa data tersebut, maka perumusan strategi besar dalam pembangunan bidang lingkungan hidup menjadi sulit dilakukan secara efektif. “Indikator dan target Pembangunan 2029 hanya akan menjadi semacam simbolis tanpa makna pada saat sumber daya manusianya tidak kita siapkan dengan detail,” katanya.
Hanif menekankan perlunya kolaborasi antara kementerian dengan perguruan tinggi serta lembaga sertifikasi kompetensi untuk membangun sistem pendataan berbasis elektronik yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang kebutuhan SDM bidang lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Ia juga mengingatkan pembangunan kapasitas SDM merupakan fondasi utama agar kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan optimal sesuai tujuan strategis kementerian menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita tidak memiliki parameter jelas terkait tenaga ahli lapangan, maka kata-kata AMDAL hanya ada di pikiran saja tanpa implementasi nyata,” tegasnya.
Ia mengatakan indikator dan target pembangunan tahun 2029 seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 8.000 dolar AS harus dilengkapi dengan data yang valid agar dapat menjadi acuan nyata dalam pelaksanaan program lingkungan hidup.
Salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dalam target Pembangunan 2029 adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 45,17 persen. Namun Hanif mengakui hingga kini belum ada kesepakatan terkait baseline emisi tersebut.
Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup juga perlu dirumuskan secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi lanskap wilayah perkotaan maupun pedesaan agar dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya.
"Kemudian indeks kualitas lingkungan hidup, ada di pada angka 77,20 poin. Ini angka ini sebenarnya merepresentasikan apa? Baseline-nya dari mana? Pada titik-titik landscape di wilayah kabupaten dan kota, angkanya seperti apa membangunnya? Ini juga yang harus kita bangun bersama," katanya.
Hanif menekankan perlunya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga sertifikasi kompetensi serta instansi terkait lainnya untuk membangun sistem pengelolaan data berbasis elektronik yang efektif sebagai fondasi perencanaan strategis kementerian ke depan.
