ESGNOW.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Rosinah mengatakan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April tidak hanya untuk mengenang dan menghormati upaya Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Namun, juga memiliki nilai perjuangan perempuan untuk merebut keadilan dalam layanan publik terutama masalah air, sanitasi, dan kebersihan (WASH).
"Tidak adanya layanan dan akses WASH untuk masyarakat pesisir khususnya bagi perempuan pesisir itu bagian dari ketidakadilan oleh negara," Rosinah dalam pernyataannya, dikutip pada Senin (21/4/2025).
Ia mengatakan angka kemiskinan dan marginalisasi kampung nelayan di wilayah pesisir merupakan bukti nyata wilayah pesisir belum menjadi skala prioritas kebijakan Pembangunan. Menurutnya, kebijakan pemerintah selama ini masih bias darat.
“Perempuan dengan identitas berlapis (sebagai ibu rumah tangga, mencari uang, serta merawat komunitas) adalah kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan akibat rendahnya akses atas air bersih berkualitas dan fasilitasi sanitasi yang kurang memadai," kata Rosinah
Selain itu, perempuan pesisir juga merupakan penanggung jawab utama dalam keluarga untuk menyediakan air bersih, memelihara fasilitas sanitasi serta mengelola sampah di lingkungan keluarga. Kata Rosinah, hal ini menyebabkan perempuan mengalami beban kerja (ganda).
Seharusnya masalah kebersihan, urusan sanitasi dan air bersih menjadi tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ia mengatakan KPPI sebagai organisasi perempuan pesisir, sudah melakukan beberapa intervensi seperti menggelar kegiatan rutin Sangkepan, kampanye, audiensi ke pemerintah desa, kabupaten/kota dan provinsi, serta berpartisipasi dalam berbagai tahapan Musrembang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.
"Intervensi ini merupakan salah satu upaya perempuan pesisir dalam pemenuhan hak dasar atas layanan air bersih dan sanitasi.” Terang Rosinah
Rosinah mengatakan air bersih dan sanitasi layak merupakan tujuan ke enam dari Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kondisi akses air bersih, sanitasi dan sampah sangat perlu diperhatikan oleh negara demi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Sementara itu, Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Timur, Sri Wahyuni, mengingatkan pentingnya pemberdayaan ekonomi perlindungan sosial bagi perempuan pesisir. Ia menambahkan Hari Kartini menjadi pengingat tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan, serta memberikan inspirasi untuk terus berjuang mencapai kemajuan dan kesejahteraan perempuan pesisir.
“Hari Kartini mendorong perempuan pesisir untuk lebih aktif dalam sektor ekonomi, seperti pengolahan ikan, kerajinan tangan, atau pariwisata. Ini sejalan dengan perjuangan Kartini untuk membuka kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dan mandiri," kata Sri.
Sri juga mengingatkan pentingnya akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan pesisir, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan bersaing di berbagai bidang. Sesuai dengan semangat Kartini dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi perempuan.
“Hari Kartini menjadi momentum untuk mengapresiasi peran perempuan pesisir dalam pembangunan dan menginspirasi mereka untuk terus berjuang mencapai kemajuan dan kesejahteraan, serta menantang stereotip dan diskriminasi," kata Sri.
KPPI Lombok Timur berharap adanya peningkatan kualitas hidup perempuan pesisir. Sri menegaskan dengan semangat Kartini, perempuan pesisir dapat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan, keterampilan, dan akses ke berbagai peluang.
“Peringatan ini juga mendorong perempuan pesisir untuk terus berjuang mencapai kesetaraan dalam segala bidang, termasuk dalam akses sumber daya, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan," kata Sri.
