ESGNOW.ID, BANDUNG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengambil langkah nyata menuntaskan 17 persoalan lingkungan. Menurut Walhi, permasalahan lingkungan di Jabar semakin memperparah kondisi ekologi di provinsi tersebut.
Desakan itu disampaikan saat aksi “Gerakan Rakyat Selamatkan Bumi” yang digelar di depan Gedung Sate, Selasa (22/4/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Bumi.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang mengatakan, penurunan tutupan hutan, alih fungsi lahan, dan tata kota yang amburadul telah meningkatkan risiko bencana di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Dalam momen Hari Bumi ini, kami ingin menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi lingkungan di Jawa Barat. Tutupan hutan terus menyusut, kualitas lingkungan menurun, dan ancaman bencana semakin besar,” ujar Wahyudin.
Ia menyebut, dari 1,2 juta hektare kawasan hutan yang ada, sebagian besar kini mengalami degradasi, sementara terdapat sekitar 900 ribu hektare lahan kritis yang belum tersentuh program pemulihan serius. Audit lingkungan pun tak pernah dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah provinsi.
Walhi juga menyoroti kebijakan perizinan yang kontraproduktif, termasuk di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang meski memiliki fungsi lindung penting, tetap mendapat izin pembangunan. Hal serupa terjadi di Kabupaten Bogor, di mana alih fungsi lahan terus berlanjut tanpa pengendalian berarti.
“Izin-izin di kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Perhutani atau pihak lain nyatanya tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Justru memperparah kerusakan lingkungan,” katanya.
Kepada Gubernur Dedi Mulyadi, Walhi mendesak agar segera menindak pelanggaran lingkungan secara tegas dan transparan. Wahyudin juga mengingatkan agar pemimpin tidak sekadar melakukan pencitraan.
“Jangan hanya gimmick. Pelaku pelanggaran lingkungan harus diusut dan ditindak tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Pihaknya mengaku telah melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran lingkungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah maraknya aktivitas camping di kawasan Bandung Barat dan Bogor yang dinilai merusak ekosistem setempat.
“Kegiatan-kegiatan seperti itu seharusnya tidak diberi ruang lagi karena memperparah kerusakan lingkungan,” tutup Wahyudin.
Adapun beberapa persoalan lingkungan yang menurut Walhi harus diselesaikan Dedi Mulyadi adalah tata ruang yang buruk, alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU), melakukan audit lingkungan, kerusakan kawasan hutan dan karst akibat pertambangan, deforestasi, DAS dan mikro DAS kritis, serta TPA Sarimukti yang sudah overkapasitas.
Permasalahan lainnya adalah terkait reforma agraria, status cagar alam dan konservasi di bawah BKSDA mengalami penurunan, hingga maraknya izin kegiatan di bawah TNGC.
