ESGNOW.ID, JAKARTA — Pihak swasta diharapkan bisa berkolaborasi dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaannya (CSR) dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Desa sebagai sumber produksi pangan bagi masyarakat perkotaan dinilai perlu mendapatkan pendampingan dalam memanfaatkan dana desa yang dikucurkan pemerintah.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PPDT Kemendes PDT) Samsul Widodo saat menyampaikan keynote speech di acara puncak penghargaan TOP CSR Awards 2025, di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (11/06/2025), menjelaskan, Indonesia harus swasembada pangan.
"Sementara sumber produksi pangan ada di desa. Maka, masa depan pangan Indonesia, ada di desa. Diharapkan CSR yang dijalankan perusahaan dapat membantu mengembangkan sistem pangan. Ini selaras dengan kebutuhan pangan yang akan naik dengan kenaikan jumlah penduduk,” ujar dia.
Dia berharap peran CSR semakin signifikan. Setiap tahun, ujar dia, kurang lebih ada dana Rp 500 triliun yang masuk ke desa. Dia menjelaskan, permasalahannya bukan ada uang atau tidak ada uang. Isunya adalah bagaimana dana tersebut bisa digunakan lebih berkualitas. "Jangan-jangan yang dibutuhkan oleh orang desa bukan tambahan uang dari CSR tapi yang dibutuhkan adalah bapak dan ibu mendampingi mereka, bagaimana mereka menggunakan uang yang mereka punyai,” ungkap Samsul.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan pendampingan ini sangat penting untuk bisa meningkatkan kualitas pemanfaatan dana desa. “CSR bisa berkolaborasi dengan kami untuk menciptakan desa-desa yang lebih sejahtera untuk menciptakan sistem pangan yang menjamin kedaulatan pangan Indonesia,”ujar dia.
