ESGNOW.ID, JAKARTA -- Organisasi non-pemerintah Pantau Gambut menginginkan upaya perlindungan hutan dan lahan gambut bisa direalisasikan oleh pemimpin terpilih yang kelak memenangi kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini.
Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau, Gambut Wahyu Perdana tetap menaruh harapan meski dalam debat calon wakil presiden kemarin malam isu tentang gambut tak dibahas secara spesifik.
"Kami berharap ketiga pemimpin ke depan dalam hutan secara umum dan perlindungan soal gambut direalisasikan. Walaupun kita tahu pekerjaan rumah ke depan berat kalau melihat dalam konteks perdebatan," ujarnya di Jakarta, Senin (22/1/2024).
Wahyu menuturkan meski secara spesifik tak ada calon wakil presiden yang mengangkat gambut, namun secara umum ada dua hal yang disenggol dalam debat sektor kehutanan, yakni deforestasi dan food estate. Ketiga calon wakil presiden tidak banyak menyinggung tentang ekosistem gambut, kebakaran hutan, dan hanya sedikit menyinggung soal penegakan hukum.
"Sepanjang tahun lalu sejak omnibus law berlaku ada 3,3 juta hektare lahan dilepas begitu saja terhadap sawit ilegal dalam kawasan hutan dan diberi pengampunan. Ketiga pasangan calon tidak juga mau keras," kata Wahyu.
Dalam debat terakhir calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD secara spesifik mengkritik penyediaan pangan yang masih impor. Sedangkan, Gibran Rakabuming mengutarakan klaim food estate yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berhasil memproduksi pangan.
"Di lapangan itu gagal dan kondisi singkong kurus-kurus, tidak pernah ada catatan berapa ton panen di sana," kata Wahyu.
"Pasangan calon nomor 1 dan 3 menurut kami juga lupa bahwa pangan di Indonesia impornya tinggi juga dalam konteks perubahan kebijakannya, definisinya, itu didukung oleh partai-partai pengusung mereka," imbuhnya.
Setelah menggelar debat calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum bakal menyelenggarakan debat untuk calon presiden pada 4 Februari 2024 mendatang. Tema debat final pemimpin tertinggi tersebut adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
