ESGNOW.ID, JAKARTA -- Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia bersama Bappenas dan masyarakat sipil menyelenggarakan EU-Indonesia Civil Society Forum (Forum Masyarakat Sipil Uni Eropa-Indonesia), di Jakarta, Kamis (27/6/2024). Dalam kegiatan ini, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi dan para mitra masyarakat sipil meluncurkan empat proyek baru yang didukung oleh Uni Eropa.
Proyek itu merupakan bentuk dukungan pada rencana pembangunan jangka menengah dan panjang serta ambisi pemerintah Indonesia terkait transisi hijau. Proyek-proyek ini memperkuat jaringan masyarakat sipil dan berfokus pada transisi energi yang adil, penggunaan lahan secara berkelanjutan, perhutanan sosial, dan ekosistem yang suportif bagi organisasi masyarakat sipil (OMS).
“Hubungan Indonesia-Uni Eropa didasari pada pendekatan demokrasi yang inklusif, di mana kontribusi dari semua kalangan masyarakat sipil diterima. Uni Eropa bangga dapat bekerja sama dengan para organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan transisi hijau," kata Chaibi, Kamis (27/6/2024).
"Dukungan kami untuk acara hari ini adalah salah satu dari sekian banyak bentuk kerja sama dengan Indonesia, mulai dari kolaborasi di bidang kepemudaan hingga ekonomi,” tambahnya.
Proyek pertama bertema “Mendukung Kontribusi Masyarakat Sipil untuk Pembangunan yang Sejahtera, Adil, dan Lestari dalam Transisi Energi dan Pemanfaatan Lahan Berkelanjutan” dilaksanakan WWF Indonesia dan Auriga Nusantara. Proyek yang berlangsung selama tiga tahun ini akan mendukung beberapa OMS di seluruh Indonesia untuk mengadopsi tata kelola penggunaan lahan yang bertanggung jawab dan proses transisi energi di Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Proyek kedua yaitu “OMS Berdiri Bahu Membahu Untuk Melindungi Mata Pencaharian Hutan”, dilaksanakan oleh Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI Warsi), Organisasi Aksi! for Gender, Social, and Ecological Justice (Aksi! untuk Keadilan Gender, Sosial, dan Ekologi), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Stichting IUCN Nederlands Comite (IUCN NL).
Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat adat dan masyarakat lokal (IPLC) di Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Barat agar dapat melakukan pengelolaan hutan lestari secara inklusif, dan mendorong pemerintah untuk menyediakan kebijakan yang memadai untuk meningkatkan mata pencaharian IPLC dan untuk menjaga kelestarian hutan.
Proyek ketiga bertema “Memperkuat Ruang Gerak Masyarakat Sipil dan Lingkungan yang Mengembangkan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil Lokal untuk Mendorong Transisi Hijau yang Adil dan Inklusif di Indonesia (CO-EVOLVE 2)”, merupakan skema kerja sama antara Yayasan Penabulu, ASEAN Youth Forum, Indonesian Data Journalism Network (IDJN) dan Yayasan Lokadaya Nusantara Network. Proyek ini untuk memperkuat jejaring OMS dengan pendekatan gender dan kepemudaan dalam mewujudkan transisi yang berkeadilan.
Sementara itu, proyek keempat, yaitu “Membangun Lingkungan yang Mendukung Masyarakat Sipil yang Kuat di Indonesia (BASIS)”, melibatkan YAPPIKA-ActionAid dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM). Proyek ini diterapkan di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera unduk mendukung pengembangan OMS, peningkatan kapasitas, serta pemantauan dan advokasi yang efektif.
Pada forum ini, Uni Eropa turut mengakui partisipasi pemuda-pemudi sebagai aktor kunci pembangunan Indonesia dengan meluncurkan angkatan perdana Youth Sounding Board (YSB) di Indonesia. Program YSB melengkapi inisiatif-inisiatif lain dari Uni Eropa untuk melibatkan generasi muda Indonesia dan meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan tinggi, termasuk skema ERASMUS+ yang menyediakan beasiswa serta kemitraan pendidikan dan penelitian.
YSB terdiri atas 15 individu muda cemerlang berusia 18-25 tahun dari seluruh Indonesia, yang akan bertindak sebagai kelompok penasihat untuk Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Angkatan tahun ini terdiri dari perwakilan dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat Daya.
