ESGNOW.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan energi panas bumi (geothermal) memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, industri, dan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain sebagai sumber energi bersih, panas bumi juga menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dalam diskusi publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
“Multiplier effect ke bisnis, industri, dan masyarakat setempat itu sangat besar,” ujar Eniya dalam sambutannya di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah beroperasi secara nasional telah menyerap lebih dari 5.200 tenaga kerja langsung, serta sekitar 870 ribu tenaga kerja tidak langsung.
Dalam sepuluh tahun terakhir, lanjut Eniya, total investasi langsung sektor panas bumi mencapai 9,3 miliar dolar AS. Sementara itu, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini tercatat sebesar Rp 18,2 triliun—satu-satunya PNBP yang berasal dari subsektor EBTKE.
“Jadi, sumbangan dari panas bumi cukup tinggi. Meski tidak sebesar dari sektor mineral dan tambang, potensi pemanfaatan sumber daya ini luar biasa,” ujar Eniya.
Ia juga menekankan pentingnya bonus produksi panas bumi yang diterima pemerintah daerah. Hingga saat ini, nilai bonus tersebut telah menembus Rp 1 triliun, menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam lima tahun terakhir, sektor ini juga telah menyumbang Rp 9–10 triliun dalam belanja barang dan jasa dalam negeri. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) proyek panas bumi mencapai 38 persen dan telah memberdayakan lebih dari 16.000 tenaga kerja di sektor manufaktur.
“Pengembangan panas bumi mendorong industri lokal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi, serta memperkuat kemandirian energi,” kata Eniya.
Dengan potensi besar yang dimiliki, pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan panas bumi sebagai bagian dari strategi menuju transisi energi bersih dan netral karbon.
