Organisasi lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat hingga pertengahan 2024, lima negara menjadi investor terbesar di Indonesia, yaitu Singapura, Cina, Hongkong, Amerika Serikat, dan Jepang. Total realisasi investasi mencapai Rp 829,9 triliun, dengan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 421,7 triliun dan modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 408,2 triliun.

Cina menonjol sebagai investor terbesar kedua setelah Singapura, dengan nilai investasi mencapai 3,9 miliar dolar AS. Sejak 2014 hingga akhir 2022, Cina telah menanamkan modal sebesar Rp 459,17 triliun di Indonesia, terutama di sektor pertambangan logam dan nikel. Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan mantan presiden Joko Widodo mendorong percepatan investasi ini, dengan 116 smelter nikel telah dibangun, terutama di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

Namun, di balik angka investasi yang mengesankan, terdapat dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Walhi mengatakan proyek-proyek nikel yang telah berproduksi menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, perubahan bentang alam, serta pencemaran perairan pesisir dan sungai. Penggunaan PLTU berbahan bakar batu bara juga berkontribusi pada pencemaran udara.

Selain dampak lingkungan, proyek-proyek ini juga menimbulkan konflik sosial. Penggunaan lahan yang sebelumnya merupakan Wilayah Kelola Rakyat kini beralih menjadi areal pertambangan, memicu intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan sumber kehidupan mereka. Hilangnya sumber mata pencaharian bagi petani dan nelayan menambah kompleksitas masalah sosial di daerah tersebut.

Dalam Environmental Outlook 2025, Walhi mengatakan puncak dari dampak negatif ini adalah terjadinya bencana ekologis seperti banjir dan longsor di lokasi-lokasi tambang. Di Maluku Utara, bencana ini telah menelan korban jiwa, dengan 19 warga dilaporkan meninggal dunia.

"Kondisi ini menyoroti perlunya evaluasi dan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek investasi, terutama yang berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat setempat," kata Walhi dalam laporan tersebut.

Sementara investasi asing membawa manfaat ekonomi, Walhi menekankan pentingnya pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah mitigasi dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan adil bagi masyarakat lokal.

Selain menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, pemerintah juga diminta bertindak cepat dalam merespons perubahan geopolitik global. Direktur Eksekutif lembaga think-tank Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah yang tidak memiliki persiapan matang dalam menghadapi pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kedua.

Trump yang skeptis terhadap perubahan iklim, menarik AS dari Perjanjian Paris dan menghentikan kontribusi AS pada pendanaan iklim global. Trump juga menghentikan pendanaan proyek-proyek energi terbarukan mantan Presiden AS Joe Biden seperti pengembangan kendaraan listrik.

“Padahal tantangan proteksionisme Trump harus direspons melalui langkah menarik relokasi pabrik dari AS maupun Cina, tapi mengurus Apple saja sampai sekarang belum berhasil menjadi realisasi investasi. Koordinasi antar kementerian di 100 hari pertama buruk ya," kata Bhima dalam konferensi pers Rapor 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran, beberapa waktu lalu.

Bhima mengatakan pemerintah belum mengantisipasi langkah Trump mencabut mandat pemerintah Biden dalam pengembangan kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan Trump akan mempengaruhi harga nikel, tembaga dan bauksit di pasar internasional.

“Sejauh ini Menteri ESDM belum melakukan pembatasan produksi nikel dan penghentian pembangunan smelter nikel yang sudah kelebihan pasokan. Kenapa tidak diambil regulasi yang tegas soal pembatasan produksi nikel untuk lindungi harga di pasar internasional?” kata Bhima.

Dari sektor energi dan lingkungan hidup, Menteri ESDM belum tegas merilis PLTU mana saja yang akan dimatikan pada 2025. Ia juga mengkritik pernyataan Menteri Kehutanan mengenai pembukaan 20 juta hektare hutan untuk cadangan pangan dan energi.

“Antara masalah energi, pangan dan lingkungan hidup ada kegagalan membaca situasi. Swasembada energi seharusnya tidak bertolak belakang dengan konservasi hutan. Kalau hutan makin hilang misalnya demi co-firing PLTU (campuran cacahan kayu), Indonesia bakal dikecam dunia internasional dan menurunkan dukungan pembiayaan global untuk konservasi hutan sekaligus transisi energi. Jelas instruksi Prabowo tidak berhasil diturunkan menjadi program implementatif yang berkualitas," kata Bhima.

Tekad pemerintah untuk menjalankan transisi energi tentunya perlu diiringi dengan komitmen dan kemauan politik yang sangat besar. Sebab, sejauh ini, capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia per pekan kedua Desember 2024 baru mencapai 13,93 persen.

Adapun pada tahun ini, bauran EBT ditargetkan mencapai 23 persen. Menurut Kementerian ESDM, dibutuhkan pembangunan listrik hijau hingga 8.224,1 megawatt (MW) guna mencapai target tersebut dengan total investasi Rp 216 triliun.