ESGNOW.ID, JAKARTA -- Penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan sebuah kebutuhan agar bisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini ditekankan betul Kementerian BUMN kepada perusahaan-perusahaan BUMN agar menerapkan aspek ESG dalam operasional bisnis.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata saat menghadiri kegiatan Rembuk ESG untuk Indonesia yang digelar Republika di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (4/7/2024). Focus group discussion (FGD) tersebut mengawali rangkaian kegiatan Sehati untuk Bumi yang diselenggarakan Republika pada tahun ini.
Tedi menegaskan, ESG telah menjadi DNA baru Kementerian BUMN. "Perusahaan-perusahaan BUMN harus menerapkan prinsip ESG dalam melakukan aktivitas produksinya, juga di berbagai kegiatan lainnya. Juga di berbagai kegiatan lainnya," kata Tedi.
Tedi menambahkan, komitmen penerapan ESG bahkan telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa rencana bisnis BUMN harus memasukkan unsur keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola.
"Kalau misalnya tidak memasukkan rencana atau strategi bagimana mengatasi dampak lingkungn dari bisnisnya, maka proposal atau rencana bisnis yang diajukan dikembalikan lagi, diminta direvisi oleh Deputi Keuangan. Ini sudah berjalan," kata dia.
Pada intinya, kata Tedi, ESG menjadi bagian penting dan merupakan kebutuhan yang harus dijalankan, meskipun penerapannya tidak mudah.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi inisiatif Republika atas digelarnya kegiatan FGD "Rembuk ESG untuk Indonesia". Menurut dia, FGD ini dapat menampung ide-ide hingga masukan dari berbagai kalangan untuk meningkatkan penerapan ESG di BUMN.
"Tentunya kita senang sekali dengan inisiatif-inisiatif yang kita butuh masukan dari swasta. Teman-teman akademisi, dan juga dari tempat-tempat lain, untuk bisa kita aplikasikan prinsip-prinsip ESG," ujar Tedi.
Terkait penyelenggaraan FGD, Direktur Operasional Republika Hasan Murtiaji mengatakan Republika tidak hanya ingin menjadi media untuk menyebarkan informasi. Lebih dari itu. Republika mengambil peran menyediakan wadah bertukar pikiran dan memperkaya pengetahuan tentang ESG.
"FGD ini akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder lainnya bagaimana ESG bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini," ujar Hasan.
Dalam FGD ini didiskusikan mengenai bagaimana mendorong laju investasi yang berkesinambungan. Selain itu, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emission 2060.
FGD Republika dalam rangkaian acara Sehati untuk Bumi ini dihadiri oleh peserta diskusi dari berbagai unsur. Ada dari pemerintah, korporasi, lembaga pendanaan, akademisi, dan pemerhati isu ESG. Dari diskusi ini nantinya akan dirumuskan rekomendasi kebijakan ESG untuk Indonesia. Rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam penyusunan kebijakan maupun kajian lanjutan dalam implementasi ESG.
