Jumat 08 Nov 2024 17:01 WIB

Program Food Estate Perlu Perhatikan Daya Dukung Lingkungan

Food Estate perlu dilengkapi KLHS dan D3TLH.

Red: Satria K Yudha
Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis (06/07/2023).
Foto: Antara/Sakti Karuru
Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis (06/07/2023).

ESGNOW.ID,  JAKARTA - Peneliti Yayasan Madani Berkelanjutan Sadam Afian Richwanudin mengingatkan pelaksanaan program food estate atau lumbung pangan perlu dilakukan dengan kajian menyeluruh. Kajian itu termasuk untuk daya dukung lingkungan, mengingat adanya dampak pembukaan lahan baru terhadap lingkungan hidup.

Sadam menyebut food estate dan cetak sawah yang direncanakan pemerintah perlu dilakukan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

Langkah itu perlu diambil berkaca dari pengalaman masa lalu, mengingat program food estate mulai dilakukan sejak 1970-an dan banyak lahan dibuka secara luas. Tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai keberhasilan.

"Karena di Merauke atau di beberapa lokasi lain banyak yang sudah dibuka segala macam, sudah dicoba ditanam, tapi ternyata ketika dicoba airnya tidak ada, jadi ya lahan-lahannya terlantar akhirnya. Beberapa memang dimanfaatkan masyarakat pada akhirnya, tapi itu tidak sesuai dengan tujuan food estate, dan sudah terlanjur dibuka gitu, sudah ada dampak negatifnya dirasakan," jelasnya.

Meskipun tidak semua lahan food estate berupa tutupan hutan atau gambut yang ketika dibuka akan berdampak pada pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) dan kemampuan penyimpannya, beragam ekosistem jenis lain juga memiliki peran ekologis yang perlu dipertimbangkan.

"Yang harus kita lihat di situ juga ada bagaimana kemampuan lahan kering itu untuk menampung masyarakat yang ada di situ, mendukung atau daya dukung daya tampung, terhadap kemampuan ekologi atau kemampuan hidup masyarakat yang ada di situ, dan itu juga harus jadi perhatian pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah 3 juta hektare untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Program itu sudah dimulai di Merauke di Papua Selatan serta di Kalimantan Tengah. Dalam pernyataan pada 28 Oktober lalu, Mentan menyebut dalam waktu dekat program cetak sawah akan dilakukan juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, dan lainnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement