Aspek lingkungan dinilai juga menjadi fokus utama, di mana PT Berkat Cawan Energi diwajibkan menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen ini akan mengkaji berbagai dampak yang ditimbulkan oleh proyek, termasuk dampak konstruksi terhadap ekosistem setempat, analisis lalu lintas yang berpotensi terpengaruh oleh kegiatan proyek, serta rencana mitigasi untuk meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Langkah ini penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Sementara itu, aspek sosial mendapat perhatian besar, terutama terkait pentingnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Agrabinta. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaat dan dampak proyek kepada warga setempat, menghindari potensi gejolak sosial, serta membuka ruang dialog untuk mendapatkan masukan konstruktif dari masyarakat lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan proyek dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh dari komunitas sekitar.
Dia menjelaskan, diskusi tersebut menunjukkan komitmen BCE untuk memastikan setiap aspek teknis, sosial, dan lingkungan dipertimbangkan secara menyeluruh dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek PLTA Cibuni 3.
Dia mengungkapkan, BCE tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur energi, tetapi juga pada upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyampaikan apresiasinya terhadap langkah proaktif BCE dalam melibatkan berbagai pihak sejak tahap awal, termasuk koordinasi dengan instansi terkait dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
“Kami percaya bahwa proyek ini tidak hanya akan mendukung target energi bersih nasional tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi lokal. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan PT BCE, kami optimistis proyek PLTA Jibuni 3 akan menjadi contoh pembangunan energi yang berkelanjutan,” ujar Direktur Utama BCE, Paingot Marpaung.
Quick wins
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan, yang terdiri dari 30 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil, mengusulkan delapan quick wins untuk transisi energi terbarukan yang inklusif dan adil dalam 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Rekomendasi tersebut disampaikan pada focus group discussion (FGD), yang dihadiri perwakilan PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.
"Penyerahan quick wins ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi yang sejalan dengan visi misi Asta-Cita," kata Plt Direktur Program Koaksi Indonesia Indra Sari Wardani, selaku perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Apalagi, Presiden Prabowo secara resmi menyampaikan akan menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dalam lima belas tahun mendatang, yang disertai penambahan 75 GW kapasitas energi terbarukan hingga 2040 pada pertemuan G20 di Brasil."Ini merupakan langkah awal yang harus diapresiasi dan perlu dikawal agar komitmen tersebut dapat terlaksana secara inklusif dan berkeadilan untuk mencapai kedaulatan energi Indonesia," ujar Indra.
