ESGNOW.ID, JAKARTA – Kementerian Kehutanan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemetaan dan pengawasan kawasan hutan yang terdegradasi. Hal ini dinilai penting guna mempercepat rehabilitasi lahan sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim.
Kepala Subdirektorat Reboisasi Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kemenhut, Junediyono, menegaskan pentingnya kerja sama multipihak demi menghasilkan data pemetaan yang akurat dan akuntabel.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Di era transparansi seperti sekarang, akuntabilitas hanya bisa ditegakkan melalui kolaborasi,” ujarnya dalam diskusi daring yang digelar di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Junediyono menjelaskan bahwa pengawasan kegiatan rehabilitasi, termasuk di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), selama ini dilakukan berbasis kegiatan. Namun ke depan, pemetaan yang lebih presisi dan kolaboratif dibutuhkan untuk memastikan efektivitas program penanaman kembali.
Diskusi tersebut turut memperkenalkan platform Evolving Participatory Information System for Nature-based Climate Solutions (EPISTEM), sebuah teknologi pemantauan bentang lahan berbasis partisipasi.
Melalui EPISTEM, Kemenhut berharap ada penyatuan persepsi dalam penggunaan standar pengukuran dan analisis, sehingga dapat dihasilkan satu data yang terbuka dan bisa digunakan oleh semua pihak yang terlibat.
“Kolaborasi penting agar kita sepakat bahwa analisis tutupan lahan sudah sesuai metode dan sudah tervalidasi bersama,” jelasnya.
Peneliti Senior International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Ping Yowargana, yang turut hadir dalam diskusi, menambahkan bahwa EPISTEM dikembangkan untuk menjawab tantangan ketersediaan data dalam mengimplementasikan solusi berbasis alam (nature-based solutions) terhadap perubahan iklim.
“Kami sudah berdiskusi dengan sejumlah pihak, termasuk pemerintah, untuk memastikan sistem ini bisa menjadi alat bantu pemulihan lahan yang efektif,” ujarnya.
