ESGNOW.ID, JAKARTA — Indonesia akan mendorong realisasi pendanaan iklim dan memperkuat kepemimpinan global dalam transformasi rendah emisi di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30). Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono menyebut isu pendanaan menjadi prioritas utama delegasi Indonesia.
“Saat ini, janji pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun yang seharusnya direalisasikan sejak 2020 masih jauh dari kenyataan. Data terakhir dari UNFCCC menunjukkan bahwa hingga 2022, jumlah yang benar-benar tersedia baru mencapai 67 miliar dolar AS. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka, ini adalah bukti bahwa komitmen global terhadap keadilan iklim masih timpang,” kata Diaz dalam Rapat Sosialisasi Hasil Perundingan Subsidiary Bodies (SB) 62 di Jakarta, Senin (14/7).
Diaz mengajak kementerian dan lembaga terkait untuk menyatukan langkah dan memperkuat posisi Indonesia di COP30. Forum internasional itu akan digelar pada November di Brasil dan dihadiri para penandatangan Perjanjian Paris serta pemangku kepentingan global lainnya.
Indonesia terlibat dalam 12 agenda utama di SB 62 yang mencakup 19 kelompok kerja, termasuk global stocktake, loss and damage, ketahanan pangan, kelautan, hingga isu gender dan masyarakat adat.
Diaz menegaskan bahwa perjuangan Indonesia bukan sekadar menuntut keadilan pendanaan, melainkan memimpin arah transformasi iklim global.
“Kita diminta merumuskan dokumen loss and damage, lalu national adaptation plan. Isu-isu lain yang juga sedang bergulir adalah gender and climate change, local communities and indigenous people, dan peninjauan ulang terkait isu peningkatan kapasitas negara-negara berkembang,” jelasnya.
Indonesia juga tengah menyusun National Adaptation Plan (NAP) sebagai strategi menghadapi risiko bencana iklim. Selain itu, Indonesia mendorong penguatan implementasi loss and damage serta skema karbon internasional seperti Pasal 6.4 dari Perjanjian Paris.
“Walaupun sudah ada share of proceed dalam Artikel 6.4 yang menjelaskan soal pembagian keuntungan skema perdagangan karbon kepada negara berkembang, Indonesia masih bertekad mendorong penambahan kontribusi pendanaan dari negara maju,” ujar Diaz.
Diaz mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bersatu dan aktif memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, bukan semata membawa nama instansi, melainkan suara resmi negara.
COP30 akan digelar di Brasil pada November tahun ini, dihadiri negara-negara yang menandatangani Perjanjian Paris dan pihak-pihak terkait.
