ESGNOW.ID,  JAKARTA — Institut Teknologi Bandung (ITB) merekomendasikan pengembangan aplikasi berbasis web kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Rekomendasi ini disampaikan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Nita Yuanita, dalam Forum Rektor, Senin (28/7/2025).

Menurut Nita, aplikasi ini dapat menjadi platform bersama yang mengintegrasikan data dari KLHK, dinas lingkungan hidup (DLH), perguruan tinggi, dan masyarakat. “Platform ini akan mencakup integrasi basis data, termasuk data riset ITB, ruang komunikasi, layanan pengaduan masyarakat, serta analisis data berbasis artificial intelligence untuk data spasial dan time series,” kata Nita.

Platform ini juga diharapkan menjadi penghubung antara pemangku kepentingan dengan kepakaran dari ITB dan akademisi mitra lainnya. Nita menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami berharap KLHK dan mitra industri melengkapi mandat regulasi, data lapangan, dan jalur implementasi. Dengan begitu, riset dapat menjadi kebijakan, kebijakan mendorong aksi, dan aksi memberi dampak nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Universitas Indonesia (UI) merekomendasikan pembentukan Komite Keberlanjutan dan Keadilan Lingkungan Hidup kepada KLHK. Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan UI, Prof Supriatna, menyatakan UI mendorong agar fungsi Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) di berbagai perguruan tinggi dikembalikan sesuai mandat awal, termasuk dalam koordinasi Badan Kerja Sama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL) yang saat ini dipimpin Rektor Universitas Hasanuddin.

Supriatna juga menyoroti kontribusi UI melalui inisiatif seperti UI GreenMetric dan Green City Metric yang melibatkan ribuan institusi dari puluhan negara. Namun, ia mengingatkan Indonesia kini menghadapi triple planetary crisis: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi.

“Ketidakadilan lingkungan makin nyata. Yang paling terdampak adalah masyarakat, tapi justru mereka paling sedikit dilibatkan,” kata Supriatna.

Komite yang diusulkan UI bertujuan menghasilkan kebijakan lingkungan berbasis sains dan partisipatif, mengembangkan pusat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mendorong tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. “Komite ini bisa menjadi ruang bersama untuk mengembangkan solusi yang cepat, berbasis bukti, dan mengedepankan keadilan lingkungan,” ujarnya.