ESGNOW.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan moda transportasi kereta api bisa menjadi salah satu kunci penting dalam misi pencapaian nol emisi nasional pada 2060. Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat membuka Indonesia Railway Conference 2025 bertajuk Railway Transformation for Innovation and Sustainable Development di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
"Kereta api memiliki potensi sebagai moda transportasi yang paling ramah lingkungan di Indonesia dan bisa memainkan peran sentral dalam mencapai target nol emisi nasional maupun global pada 2060," kata Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan kajian Asian Transport Outlook 2024, sektor perkeretaapian hampir tidak memberikan kontribusi pada emisi CO₂ nasional. Sebaliknya, transportasi jalan menyumbang 89,7 persen, transportasi laut 5,5 persen, dan transportasi udara sebesar 4,8 persen.
Menurut AHY, untuk mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan diperlukan investasi revitalisasi infrastruktur perkeretaapian di Indonesia, termasuk elektrifikasi dan perbaikan lebih dari 75 jembatan kereta api yang kritis karena sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun.
"Hal ini sangat mendasar untuk memastikan keselamatan, keandalan, dan ketahanan jangka panjang," ujarnya.
Pada kesempatan itu, AHY menyebut kegiatan Railway Tech dan Inamarine 2025 bukan sekadar pameran industri biasa. Agenda ini merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan, memamerkan teknologi canggih, serta memperkuat kerja sama di sektor perkeretaapian maupun kemaritiman.
"Forum ini membantu menyelaraskan kebijakan publik dengan inovasi swasta dan mendukung pengembangan ekosistem transportasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan berdaya tahan," ujarnya.
Ia mengatakan komitmen Indonesia terhadap konektivitas transportasi yang terintegrasi tercermin dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional.
RUU yang diusulkan akan menyederhanakan dan menyelaraskan kerangka regulasi dengan merampingkan 12 undang-undang, enam peraturan pemerintah, lima peraturan presiden, dan empat keputusan menteri.
RUU ini dirancang untuk memungkinkan transportasi multimoda yang terintegrasi dan meningkatkan koordinasi di seluruh wilayah dan lembaga. Secara lebih luas, RUU ini mendukung tujuan nasional, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
"Termasuk mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia dan memperkuat ketahanan nasional dalam hal keamanan pangan, air, dan energi," kata AHY.
