ESGNOW.ID, JAKARTA -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menyatakan pembangunan tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar (refused derived fuel/RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan masalah sampah di Ibu Kota. "Pembangunan RDF plant merupakan inovasi juga. Jadi kami kembali bangun di dalam kota (DKI Jakarta) agar sampah itu tidak dikirim ke Bantargebang," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup Yogi Ikhwan di Jakarta, Senin (25/9/2023).
Yogi mengatakan, dengan adanya RDF Rorotan, Jakarta Timur, nantinya sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta dapat diolah, dan tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah membangun RDF Bantargebang, di Bekasi, Jawa Barat, dan hasilnya juga sudah ada. Bahkan setiap hari dapat mengolah sampah hingga 2.000 ton.
Menurutnya, ketika RDF Rorotan yang pembangunannya direncanakan tahun depan, diharapkan dapat menambah kekuatan dalam pengolahan sampah karena kapasitas ditargetkan mencapai 2.000 ton juga.
"Produksi sampah di Jakarta per hari itu mencapai 7.800 ton. Adanya inovasi RDF ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah," tuturnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk terus berinovasi dalam pengolahan sampah. Agar dengan adanya inovasi terkait pengolahan sampah, maka permasalahan sampah yang selama ini dihadapi bisa teratasi.
"Saran saya inovasi-inovasi itu tidak harus selalu besar, tapi kecil, dan bermanfaat, seperti pengolahan sampah" kata Heru.
Untuk itu, Heru meminta kepada DLH DKI Jakarta, agar bisa berinovasi dalam pengolahan sampah terutama di tempat pembuangan sampah (TPS) kecil yang ada di daerah itu. "Saya minta kepada seluruh Sudin khususnya di Dinas Lingkungan Hidup untuk mereka berinovasi," kata Budi.
Pemprov DKI Jakarta menggelar 'Jakarta Innovation Days 2023' acara tersebut berlangsung dari tanggal 25-27 September 2023 dengan menghadirkan sejumlah inovasi dari berbagai kalangan, terutama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perguruan tinggi, sekolah, dan lainnya.
