ESGNOW.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memaparkan telah melakukan integrasi data pengurangan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan (forestry and other land use/FOLU). Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan informasi geospasial relevan demi mencapai target target iklim.
"Untuk memastikan tercapainya Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 kami harus melakukan pengawasan dan evaluasi dengan mengintegrasikan data dan informasi geospasial FOLU Net Sink 2030 dengan data lainnya yang relevan," kata Herban Heryandana selaku Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam diskusi paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) Azerbaijan.
FOLU Net Sink 2030 sendiri adalah kondisi di mana tingkat serapan emisi di sektor FOLU akan lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan, ditargetkan dicapai di Indonesia pada 2030. Beberapa data yang digunakan termasuk citra satelit dengan resolusi tinggi, inventarisasi hutan nasional, peta tutupan lahan serta data deforestasi dan degradasi hutan.
Herban menyebut langkah itu sebagai bagian penting dari strategi iklim yang dilakukan Indonesia, yang membutuhkan teknologi geospasial terkini untuk mendukung kemampuan untuk mengawasi, mengelola, dan melindungi sumber daya kehutanan yang ada.
Dia menyebutkan, Pemerintah Indonesia lewat KLHK, yang dalam proses pemisahan menjadi KLH dan Kemenhut, telah menyediakan SIGAP sebagai sistem informasi geospasial untuk kehutanan yang sudah diintegrasikan dengan data relevan dari sektor-sektor lain.
SIGAP memiliki 102 informasi tematik geospasial yang dihasilkan dari 35 produsen data geospasial dengan 25 di antaranya sudah termasuk dalam kebijakan satu peta Indonesia. "Kami sadar seluruh aktivitas ini tidak mungkin terimplementasi tanpa aksi kolaboratif. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung inisiatif ini," kata Herban.
Dia memastikan, pemerintah Indonesia akan terus mengembangkan pemanfaatan informasi geospasial tersebut untuk mencapai target iklim pemerintah.
