ESGNOW.ID, BONN — Negara-negara anggota sepakat menaikkan anggaran dasar Badan Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) sebesar 10 persen untuk periode 2026–2027. Kenaikan ini mencerminkan komitmen global untuk mempertahankan kerja sama iklim di tengah tekanan fiskal internasional.
Kesepakatan disetujui dalam pertemuan di Bonn, Jerman, yang dihadiri hampir 200 negara mulai dari Jepang dan Arab Saudi hingga negara-negara kepulauan kecil seperti Fiji. UNFCCC menyebut anggaran baru ini sebagai langkah positif di tengah tantangan pendanaan iklim, menyusul pemangkasan kontribusi oleh beberapa negara besar.
Anggaran dasar UNFCCC untuk dua tahun ke depan ditetapkan sebesar 81,5 juta euro, naik dari 73,9 juta euro pada periode sebelumnya. Anggaran ini berasal dari iuran wajib negara-negara anggota yang disesuaikan berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing.
Kontribusi Cina dipastikan meningkat, seiring dengan posisinya sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Negara itu kini akan menanggung sekitar 20 persen dari total anggaran UNFCCC, naik dari sebelumnya 15 persen.
Sementara Amerika Serikat tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sebesar 22 persen. Namun, absennya delegasi AS dalam pertemuan kali ini dan kebijakan pemotongan pendanaan internasional oleh Presiden Donald Trump kembali menimbulkan ketidakpastian.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Bloomberg Philanthropies berjanji menutup kontribusi AS terhadap UNFCCC. Langkah ini menegaskan peran sektor non-pemerintah dalam menopang kerja sama iklim global.
Kepala UNFCCC Simon Stiell menyambut baik keputusan kenaikan anggaran ini. “Ini menjadi sinyal yang jelas bahwa kerja sama iklim di bawah PBB masih dianggap penting oleh banyak negara, bahkan di masa sulit,” kata Stiell.
UNFCCC merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan negosiasi iklim internasional serta mendampingi negara-negara anggota dalam mencapai target Perjanjian Paris 2015. Namun dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini menghadapi kendala keuangan akibat keterlambatan pembayaran dari kontributor utama seperti AS dan Cina.
Akibatnya, beberapa kegiatan terpaksa dibatalkan. Dengan staf hanya 181 orang, UNFCCC juga beroperasi dengan kapasitas jauh lebih kecil dibanding lembaga PBB lain, seperti UNCTAD, yang memiliki hampir 400 pegawai.
Sementara itu, memo internal menyebut Sekretariat PBB sedang bersiap memangkas 20 persen dari anggaran operasionalnya yang mencapai 3,7 miliar dolar AS.
