ESGNOW.ID, JAKARTA – Indonesia terus menunjukkan langkah konkret dalam transisi hijau sebagai bagian dari komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim. (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) Economic Survey of Indonesia 2024 mengapresiasi kebijakan pemerintah, termasuk pensiun dini sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan peningkatan investasi pada pembangkit energi berkelanjutan, yang menjadikan Indonesia salah satu negara proaktif dalam pengendalian iklim global.
Dalam survei tersebut, OECD mencatat, langkah pensiun dini PLTU memberikan sinyal kuat terhadap keberlanjutan reformasi energi di Indonesia. Pemerintah juga secara agresif meningkatkan investasi pada energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, guna memastikan transisi energi berlangsung secara bertahap namun signifikan.
“Dalam transisi hijau, kami menempatkannya sebagai salah satu prioritas, sebagaimana disebutkan dalam KTT Pemimpin G20. Kami tetap berkomitmen pada transisi hijau di Indonesia, khususnya dalam memilih lebih banyak energi terbarukan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat peluncuran survei tersebut seperti dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (27/11/2024).
Upaya ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memimpin dalam aksi pengendalian iklim global. Langkah-langkah transisi hijau tersebut juga menjadi salah satu agenda utama Indonesia dalam KTT G20.
“Transisi energi bukan hanya kewajiban global, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk menciptakan ekosistem energi bersih yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau,” tambah Sri Mulyani.
Meski survei mencatat progres signifikan, tantangan seperti kebutuhan pendanaan besar, transfer teknologi, dan penguatan infrastruktur energi terbarukan menjadi fokus yang perlu segera diatasi. Namun, dengan dukungan mitra internasional seperti OECD dan kebijakan domestik yang konsisten, Indonesia optimistis dapat mengatasi hambatan tersebut.
Komitmen transisi hijau ini tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia diharapkan menjadi model bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann menegaskan, OECD Economic Survey of Indonesia 2024 dilaksanakan seiring kemajuan proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, yang dianggap sebagai langkah transformasi positif bagi kedua pihak. Proses aksesi ini diharapkan memperkuat kemitraan yang telah terjalin lama dan mendukung reformasi struktural Indonesia secara komprehensif.
Sebagai organisasi internasional, OECD mendukung pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya Indonesia dalam ketahanan pangan, energi, sumber daya manusia, dan transisi hijau menuju visi Indonesia Emas 2045. Meski belum menjadi anggota, Indonesia telah menjadi mitra utama OECD sejak 2007 melalui kerja sama seperti Framework of Cooperation Agreement (FCA) pada 2012, yang mencakup program peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan publikasi kebijakan.
Survei Ekonomi OECD 2024 merupakan bagian dari Indonesia-OECD Joint Work Programme (JWP) 2022-2025 dan telah dilakukan tujuh kali sejak 2008, menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap reformasi dan pengembangan kebijakan.
