ESGNOW.ID, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjajaki kerja sama dengan Norwegia terkait rehabilitasi mangrove. Kerja sama itu untuk menghadapi abrasi tanah di sejumlah wilayah pesisir Indonesia.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono ditemui media usai pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen di Kantor KLH, Jakarta, Rabu (19/2/2025), menyampaikan kedua pihak telah berdiskusi mengenai pembangunan perdagangan karbon di Indonesia serta upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan di Tanah Air.
"Terkait mangrove tadi dijelaskan oleh salah satu deputi kita untuk bicara mengenai adanya mangrove, untuk menghadapi abrasi tanah, khususnya di pesisir, di pantai utara," kata Diaz.
Pertemuan bilateral tersebut membahas mengenai kondisi abrasi, termasuk yang terjadi di wilayah Demak, Jawa Tengah. Kementerian Lingkungan Hidup berencana melakukan penanaman mangrove di wilayah itu untuk melawan abrasi dan sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim.
"Jadi pilot project itu di Demak ya, di salah satu desa di sana, dan kalau itu berhasil nanti pilot project itu akan kita lanjutkan ke 33 provinsi," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq pada Desember 2024 menyatakan KLH menargetkan areal tanaman mangrove seluas 700 hingga 800 hektare di wilayah Kabupaten Demak. Program rehabilitasi kawasan mangrove itu sendiri menjadi percontohan bagi wilayah lain dan akan dikawal oleh KLH selama tiga tahun.
Melalui proyek percontohan tersebut, pemerintah akan meningkatkan kembali kapasitas lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim yang sedang terjadi.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2024, Indonesia memiliki area mangrove seluas 3.440.464 hektare, atau 23 persen dari total luas mangrove dunia. Dari jumlah tersebut 2,7 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dan 701 ribu berada di luar kawasan hutan.
Tiga besar pulau di Indonesia yang memiliki mangrove terbanyak berada di Papua, disusul oleh Kalimantan dan Sumatra.
