ESGNOW.ID, JAKARTA -- Pemerintah didorong untuk memaksimalkan pemanfaatan hidrogen hijau. Sebab, pemanfaatan hidrogen hijau dapat membantu mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, terutama melalui penerapannya di sektor kelistrikan, industri, dan transportasi.
Produksi hidrogen hijau dinilai akan mempercepat pembangunan pembangkit energi terbarukan dan mendukung strategi mitigasi di sektor-sektor dengan emisi sulit ditekan, seperti industri berintensitas energi tinggi dan transportasi jarak jauh. Lembaga think-tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi dan menciptakan pasar untuk hidrogen hijau. Akan tetapi, harga masih menjadi tantangan utama dalam adopsi hidrogen hijau di Indonesia.
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menjelaskan biaya produksi hidrogen hijau saat ini berkisar antara 3,8-12 dolar AS per kilogram, yang sekitar empat kali lebih mahal dibandingkan hidrogen abu-abu dari gas alam. "Untuk mendorong pemanfaatan hidrogen hijau, harga tersebut perlu diturunkan dalam lima tahun ke depan," kata Fabby dalam siaran pers, Kamis (27/3/2025).
Fabby mengidentifikasi tiga faktor yang dapat meningkatkan daya saing hidrogen hijau. Pertama, kematangan teknologi produksi, termasuk penurunan biaya pembangkit surya dan angin serta teknologi elektrolisis.
Kedua, investasi global untuk hidrogen hijau yang terus meningkat, dengan 102 proyek hidrogen bersih mencapai keputusan investasi final pada 2020, dan meningkat menjadi 434 proyek pada 2024. Ketiga, hidrogen hijau menawarkan manfaat ekonomi, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ketahanan energi, serta potensi menjadi komoditas ekspor.
Dalam Diskusi Komunitas Hidrogen Hijau Indonesia (KH2I), Fabby mengatakan permintaan utama hidrogen saat ini berasal dari sektor industri, seperti kimia dan baja. Namun, seiring dengan ambisi penurunan emisi, permintaan hidrogen akan meluas ke sektor lain, termasuk teknologi baru di industri baja, bahan bakar penerbangan dan laut, serta transportasi darat.
Menurut data Deloitte, pasar ekspor hidrogen di Asia Tenggara diperkirakan akan mencapai US$51 miliar pada 2030, 79 miliar dolar AS pada 2040, dan 141 miliar dolar AS pada 2050.
IESR meyakini dengan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai lebih dari 3.686 GW, pengembangan hidrogen hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan rendah emisi. Berdasarkan kajian terbaru, potensi proyek energi terbarukan yang layak secara finansial mencapai 333 GW, yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen hijau.
Fabby menekankan pentingnya pemerintah untuk menetapkan target pengembangan hidrogen hijau dalam lima tahun ke depan, termasuk peningkatan produksi dan penciptaan pasar, serta menurunkan biaya produksi di bawah 2 dolar AS per kg.
“Pencapaian ini harus didukung oleh kerangka kebijakan dan insentif fiskal dan finansial,” kata Fabby.
Untuk menarik investasi, diperlukan ekosistem yang mendukung implementasi Strategi Hidrogen Nasional (SHN). IESR, dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI), menginisiasi terbentuknya KH2I. Manajer Proyek GETI Erina Mursanti menjelaskan KH2I akan berperan aktif dalam mendukung pengembangan hidrogen hijau.
“KH2I berfokus pada pembangunan jejaring para ahli dan penggiat hidrogen hijau, inisiasi riset, dan aplikasi teknologi produksi hidrogen hijau,” kata Erina.
