ESGNOW.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menerbitkan Sustainability Bond Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai maksimal Rp 5 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp 15 triliun.
Dana hasil penerbitan akan dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek berwawasan lingkungan (KUBL) dan sosial (KUBS). Penerbitan ini juga menjadi langkah strategis BNI dalam menjaga pendanaan jangka menengah hingga panjang di tengah kondisi likuiditas pasar yang menantang.
"Ini adalah langkah antisipatif untuk menjaga struktur likuiditas kami tetap solid, sekaligus mendukung pembiayaan berkelanjutan yang menjadi bagian dari komitmen kami terhadap Environmental, Social, and Governance (ESG)," jelas Direktur Corporate Banking BNI, Agung Prabowo, di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Masa penawaran awal obligasi berlangsung pada 12–19 Juni 2025. Penawaran umum dilaksanakan pada 30 Juni hingga 1 Juli 2025, dan obligasi dijadwalkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2025.
Obligasi terdiri atas dua seri: Seri A dengan tenor tiga tahun dan Seri B dengan tenor lima tahun. Pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan, dan pokok dilunasi penuh saat jatuh tempo (bullet payment).
Penjamin pelaksana emisi terdiri dari PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditunjuk sebagai wali amanat. Pefindo memberikan peringkat idAAA kepada obligasi ini, mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap kemampuan BNI dalam memenuhi kewajiban keuangan.
Obligasi akan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI. Seluruh proses dilakukan secara elektronik melalui sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Agung menegaskan kondisi keuangan BNI tetap solid, tercermin dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp 21,7 triliun atau tumbuh 2,7 persen secara tahunan.
"Kondisi ini memberikan ruang yang leluasa bagi kami untuk tetap ekspansif dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan nasional," tambah Agung.
Rasio kecukupan modal (CAR) BNI tercatat sebesar 21,4 persen, jauh di atas ketentuan minimum. Non Performing Loan (NPL) net juga tetap terkendali di level 0,7 persen.
Dana Sustainability Bond akan digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan kembali proyek-proyek berkelanjutan. Di sektor sosial (KUBS), fokus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. "Termasuk pembiayaan UMKM yang mendapat alokasi lebih dari 50 persen dari dana KUBS," ungkap Agung.
Sementara itu, untuk sektor lingkungan (KUBL), prioritas meliputi pembiayaan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan konversi limbah menjadi energi. Seluruh seleksi proyek dilakukan melalui proses ketat, dimulai dari pengajuan unit bisnis, evaluasi oleh manajemen risiko, hingga persetujuan akhir oleh Komite sub-ESG BNI.
BNI juga telah mengantongi opini independen dari Sustainalytics yang menilai kerangka Sustainability Bond BNI kredibel dan sejalan dengan standar internasional serta ASEAN. "Ini memperkuat posisi BNI sebagai bank yang tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial di Indonesia," kata Agung.
