ESGNOW.ID,  JAKARTA — Pemerintah mendorong pembangunan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) sebagai strategi utama mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029, sekaligus memperkuat aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pembangunan perkotaan.

“TOD menjadi salah satu pendekatan utama untuk mewujudkan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berbudaya, hijau, dan berketahanan. TOD menyatukan perencanaan transportasi dan tata ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang efisien,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin dalam pembukaan The Final JCC Meeting of JUTPI-3 di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Pendekatan TOD tak hanya mendorong konektivitas dan efisiensi transportasi, tapi juga mengurangi jejak karbon melalui pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan perluasan ruang hijau di perkotaan. Kebijakan ini sejalan dengan prioritas nasional nomor enam dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan pembangunan berkelanjutan dan kawasan layak huni.

Program Jakarta Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3), hasil kerja sama teknis antara Indonesia dan Jepang melalui JICA, bertujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam mengembangkan kawasan TOD di Jabodetabek. Tiga keluaran utama JUTPI-3 meliputi kebijakan pengembangan TOD, penguatan koordinasi antarinstansi, serta rencana pengembangan kawasan TOD di Blok M, Depok Baru, dan Bekasi Barat.

“Untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan implementasi TOD di wilayah Jabodetabek, kami telah membentuk Transit-based Urban Planning Coordination (TUPC) Team melalui Surat Keputusan Deputi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berorientasi Transit,” ungkap Deputi Rudy.

Keberlanjutan program ini akan didukung oleh Kemenko IPK melalui tindak lanjut hasil JUTPI-3, integrasi perencanaan lintas wilayah dan sektor, serta pemanfaatan Dasbor Jaringan Angkutan Umum Masa Depan.

“Kami berharap keberlanjutan program ini tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga substantif, yakni menjamin bahwa semangat TOD tetap hidup dalam setiap proses pembangunan perkotaan yang kita jalankan bersama,” tambah Rudy.

Melalui TOD, pemerintah tak hanya membangun kota yang lebih efisien dan layak huni, tetapi juga memajukan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi ESG nasional.