ESGNOW.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berharap agar komitmen transisi energi menuju net zero emission (NZE) 2060 dapat diperkuat pada masa kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik.
“Komitmen transisi energi menuju NZE 2060 atau lebih awal dapat dilanjutkan dan upaya untuk mencapai target energi terbarukan 23 persen pada 2025 diperkuat di masa kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang baru,” ujar Fabby, Senin (19/8/2024).
Ia menambahkan, ada beberapa tugas yang perlu dilakukan Bahlil yang meliputi implementasi peta jalan pengakhiran operasi PLTU yang diamanatkan dalam Perpres No. 112/2022. Peta jalan ini, lanjut dia, yang seharusnya telah disusun oleh Kementerian ESDM dengan persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melaksanakan program pensiun dini PLTU, termasuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM).
“Kajian IESR menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045, dan 80 persen di antaranya harus dihentikan sebelum 2040 untuk selaras dengan tujuan pembatasan pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris. Langkah ini akan mempercepat penetrasi energi terbarukan yang harus mencapai 40 persen dalam bauran energi primer di tahun 2030,” kata Fabby.
Ia juga mengatakan, pentingnya akselerasi pemanfaatan energi terbarukan untuk mencapai 23 persen pada 2025. Pasalnya, bauran energi terbarukan hanya sekitar 13,09 persen pada 2023, dan masih jauh dari target pada 2025.
Ia juga berharap Bahlil perlu memastikan agar PLN berkomitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam RUPTL 2024 serta mendorong power wheeling masuk dalam draf RUU EBET.
Selain itu, memastikan implementasi kemitraan transisi energi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) dapat berjalan sesuai rencana, dengan memberikan prioritas pada penyiapan daftar proyek energi terbarukan yang layak didanai (bankable) dan reformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini menghalangi investasi energi terbarukan.
“Menteri Bahlil perlu memberikan jaminan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur dari komitmen transisi energi untuk menjaga kepercayaan negara-negara mitra mendukung transisi energi di Indonesia,” katanya.
