Keempat, menerapkan reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan sesuai rekomendasi yang disusun dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dokumen CIPP memberikan rekomendasi prioritas untuk penyesuaian regulasi ketenagalistrikan. Reformasi kebijakan ini juga memungkinkan Indonesia untuk mendorong implementasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan pendanaan lanjutannya sesuai joint statement JETP.

Kelima, pengentasan program dedieselisasi 5400 unit PLTD dengan total kapasitas 3,5 GW dengan pembangkit energi terbarukan setempat untuk memberikan listrik yang cukup untuk tingkat akses listrik dengan level tier-3 (minimum 692kWh/cap/tahun). Fabby mengatakan rencana dedieselisasi mengalami penundaan dalam tiga tahun belakang, dan butuh diakselerasi dengan target finalisasi yang jelas.

Padahal pelaksanaan program dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan memberikan manfaat, di antaranya berupa pengurangan biaya pembangkitan listrik lokal dan mengurangi kebutuhan diesel dan impornya.

Selanjutnya, Fabby memaparkan empat rekomendasi jangka panjang, yaitu pertama, membangun diplomasi energi untuk menarik investasi dan transfer teknologi melalui kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baik yang sudah dibangun selama ini untuk membangun kerjasama Selatan-Selatan untuk menjadi hub transisi energi global. Kedua, menciptakan faktor pendukung (enabling environment) yang mendorong transformasi model bisnis industri dan BUMN dalam transisi energi.