ESGNOW.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang menyetujui target emisi gas rumah kaca baru hingga 2040. Di saat yang sama Tokyo juga merevisi rencana energi dan memperbaharui kebijakan industri.
Langkah yang diumumkan, Selasa (18/2/2025) ini fokus mempromosikan dekarbonisasi, memastikan pasokan energi stabil dan memperkuat kapasitas industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan jangka-panjang ini juga bertujuan meningkatkan stabilitas bagi bisnis.
Dalam kebijakan iklim yang baru, Jepang ingin mengurangi emisi gas rumah kacanya sebanyak 60 persen dari tingkat 2013 pada tahun 2035 dan 73 persen pada tahun 2040, memperpanjang target sebelumnya tahun 2030 dengan pemangkasan 46 persen.
Target ini mendorong pakar dan anggota koalisi pemerintah yang berkuasa mendesak pemerintah untuk menambah tingkat pemangkasan emisi. Sebab Jepang yang merupakan penghasil emisi terbesar kelima di dunia kesulitan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Pakar mengatakan walaupun 80 persen dari 3.000 komentar mendukung target yang lebih ambisius. Tapi target akhir yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perindustrian tidak berubah, dengan merujuk pertimbangan pakar iklim sebelumnya.
Jepang berencana mengirimkan rencana dan target pemangkasan emisi yang ditetapkan sendiri (NDC) ke PBB pada bulan ini.
Sementara itu revisi kebijakan energi bertujuan agar energi terbarukan mencakup 50 persen dari bauran energi Jepang pada tahun fiskal 2050. Sementara energi nuklir berkontribusi sebesar 20 persen.
Sebagai upaya Jepang bisa beralih ke energi bersih tapi tetap memenuhi permintaan listrik. Saat ini perusahaan listrik Jepang masih kesulitan untuk mengoperasikan kembali reaktor nuklir sejak bencana Fukushima 2011.
Jepang membatasi cakupan tenaga nuklir sebesar 8,4 persen dari total energi listriknya pada tahun 2023. Rencana baru tersebut menghilangkan target sebelumnya untuk meminimalkan ketergantungan pada nuklir dan menyerukan pembangunan reaktor generasi berikutnya.
Strategi nasional Jepang yang baru mengintegrasikan dekarbonisasi dan kebijakan industri hingga tahun 2040, yang selaras dengan target emisi dan rencana energi, dan sudah disetujui kabinet.
Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan klaster industri di area-area yang kaya akan energi terbarukan, tenaga nuklir, dan sumber daya rendah karbon lainnya.
Namun, ketidakpastian muncul di sekitar kebijakan Jepang, karena pasar pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai domestik, pendorong utama pertumbuhan energi terbarukan, menghadapi hambatan dari inflasi dan biaya tinggi, yang baru-baru ini mendorong Mitsubishi Corp untuk meninjau kembali tiga proyek di dalam negeri.
Selain itu, keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS dari Perjanjian Paris dan sikap negatifnya terhadap energi terbarukan semakin memperkeruh upaya ekspansi global.
