Selasa 22 Jul 2025 16:50 WIB

Kemenhut Gandeng Muhammadiyah Pulihkan Hutan Indonesia

Pengelolaan alam tidak bisa dibebankan hanya kepada negara.

Red: Satria K Yudha
Seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) mencari makan di areal Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Rabu (18/6/2025). Suaka Margasatwa Padang Sugihan yang memiliki luas sekitar 600 ribu hektare dengan lanskap yang meliputi hutan tanaman industri, hutan rawa gambut, perkebunan sawit, dan pertanian masyarakat tersebut menjadi rumah bagi 127 ekor Gajah Sumatra.
Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) mencari makan di areal Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Rabu (18/6/2025). Suaka Margasatwa Padang Sugihan yang memiliki luas sekitar 600 ribu hektare dengan lanskap yang meliputi hutan tanaman industri, hutan rawa gambut, perkebunan sawit, dan pertanian masyarakat tersebut menjadi rumah bagi 127 ekor Gajah Sumatra.

ESGNOW.ID,  YOGYAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjalin kerja sama strategis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk pengelolaan dan pemulihan sumber daya hutan. Kolaborasi ini mencakup pendidikan, riset, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan ekosistem.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah sangat penting dalam menjaga keberlanjutan hutan Indonesia.

Baca Juga

“Kementerian Kehutanan sangat menyadari bahwa peran Muhammadiyah, peran ormas Islam, dan ormas keagamaan sangat penting untuk menjaga hutan kita,” ujar Raja Juli usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (22/7/2025).

Salah satu bentuk nyata kerja sama ini adalah pemanfaatan skema Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dapat dikelola universitas di bawah naungan Muhammadiyah. Hutan yang dikelola akan digunakan untuk riset sekaligus mendukung pendanaan kampus.

“Saya kira dengan MoU ini nanti kita bisa dorong lebih banyak lagi dimana masyarakat kampus bisa mengelola hutan. Hutannya untuk riset, tapi sekaligus juga mungkin bisa untuk menambah pendanaan kampus,” kata Raja Juli.

Ia juga mendorong kerja sama Muhammadiyah dalam program Perhutanan Sosial yang kini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk keterlibatan dalam mekanisme perdagangan karbon.

“Kami berharap ini juga bisa bekerja sama dengan Muhammadiyah,” ucapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya pendekatan moderat dalam pengelolaan hutan yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Pengelolaan hutan harus dilakukan dengan mengutamakan titik moderat, dan saya yakin ini merupakan kebijakan yang sekaligus menjadi titik tengah, dan jalan untuk Indonesia membangun, termasuk juga sektor kehutanan,” ujar Haedar.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan alam tidak bisa dibebankan hanya kepada negara, melainkan menjadi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa.

“Negara kita ini kaya raya, kekayaan hayati kita ini luar biasa dan itu yang harus kita manfaatkan dan kelola dengan baik. Tapi, kita juga harus memperhatikan bagaimana mengelola tanpa merusak dan melakukan pemulihan ketika ada kerusakan,” kata Haedar.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement