ESGNOW.ID, JAKARTA -- Masyarakat Punan, Kabupaten Malinau, Kalimatan Utara berkunjung ke Jakarta untuk mendesak pemerintah segera memverifikasi pengajuan hutan adat mereka. Antropolog UI dan peneliti masyarakat Punan Rhino Ariefiansyah mengatakan masyarakat Punan khawatir dengan berbagai ancaman terhadap hutan mereka.
"Ya, sebenarnya sebelum itu semua terjadi. Karena ancaman-ancaman itu tetap ada, walaupun belum nyata sampai ke depan rumah. Tapi ancaman masuknya perusahaan dan lain sebagainya itu memang ada dan bahkan di daerah-daerah tertentu itu memang sudah bersinggungan dengan konsesi pembalakan, penebangan kayu," kata Rhino di sela diskusi Jalan Berliku Pengakuan Hutan Adat Bagi Masyarakat Dayak Punan Long Ranau di Kalimatan Utara, Jumat (28/2/2025).
Rhino menjelaskan tuntutan masyarakat Punan agar pemerintah segera memverifikasi pengajuan mereka bertujuan untuk mengamakan masa depan hutan. Meski, tambahnya, saat ini belum ada perusahaan besar yang masuk ke wilayah masyarakat Punan.
"Sekarang ini memang belum ada. Tapi kayak misalnya di wilayah-wilayah lain itu, kayak pembangunan bendungan itu sudah dilakukan," kata Rhino.
Rhino mengatakan pembangunan memiliki dampak signifikan pada ekologi hutan. Ia mencontohkan, pembangunan bendungan Kayan-Hidro Nusantara untuk PLTA Mentarang Induk.
"Walaupun nggak berdampak secara langsung, tapi itu juga kemungkinan akan mempengaruhi ekologi yang ada di sana," katanya.
Rhino menambahkan selain perlindungan hutan, pengakuan hutan adat penting untuk isu-isu keberlanjutan termasuk perdagangan karbon. Ia mengatakan masyarakat adat juga harus mendapat keuntungan dari penjualan karbon. Pengakuan hutan adat juga akan melindungi kekayaan biokultural hutan.
Diskusi ini juga menayangkan film dokumenter Rhino tentang masyarakat Punan. Salah seorang warga yang diwawancara dalam film itu mengatakan saat ini mereka kesulitan mencari pangan di dalam hutan. Kini masyarakat sangat sulit mendapatkan ikan di sungai atau berburu babi di dalam hutan.
"Itu implikasi dari ekologi yang juga sudah mulai berubah ya. Kayak babi hilang. Itu juga mungkin karena ekologi yang berubah, tapi juga mungkin karena ada proses eksploitasi atau pengambilan ekstraksi yang berlebihan, atau pengambilan ikan dalam jumlah banyak oleh kelompok-kelompok lain yang juga mungkin masuk ke daerah situ," kata Rhino.
Ia menjelaskan ancaman terhadap hutan masyarakat Punan tidak hanya berasal dari korporasi besar tapi juga kepentingan-kepentingan lokal di sekitar Malinau yang melihat daerah itu sebagai sumber daya. Seperti gaharu yang ditanam masyarakat Punan.
"Jadi nggak hanya bicara soal korporasi besar, tapi juga kekuatan-kekuatan, ataupun kepentingan-kepentingan di tingkat lokal yang memiliki atau ingin mengakses ke wilayah itu," tambahnya.
