ESGNOW.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mengungkapkan kementerian dan pemerintah daerah telah menjalankan program adaptasi iklim. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan mengatakan, hal tersebut terlihat dalam skema yang dinamakan Climate Budget Tagging.
Berdasarkan data dari Kemenkeu, realisasi belanja aksi perubahan iklim pemerintah pusat dari 2016 sampai 2023 mencapai Rp610 triliun atau rata-rata Rp 76,3 triliun per tahun atau 3,2 persen APBN per tahun.
"Jadi memang ini trennya di 2016 awal pada saat kami melakukan CBT itu sebagian besar masih mitigasi. Ke sini-sini pada tahun 2023 ataupun 2021 terutama atau 2022 sudah mulai banyak belanja adaptasi (perubahan iklim)," kata Boby dalam panel diskusi Kickoff Penyusunan National Adaptation Plan (NAP) yang dipantau secara daring, Jumat (2/5/2025).
Boby mengatakan banyak kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang sudah melakukan aksi-aksi adaptasi di berbagai sektor-sektor seperti sektor air, sektor kesehatan dan lain-lain. Kemenkeu sudah menandai program-program itu sampai ke tingkat Rincian Output (RO).
"Secara umum dari 2016 sampai 2023 total belanja dari APBN ke berbagai Kementerian dan Lembaga itu sudah mencapai Rp 610,1 triliun. Rata-ratanya per tahun dari periode itu adalah Rp76,3 triliun," kata Boby.
Kemenkeu mencatat 47,1 persen dari total belanja adaptasi perubahan iklim dari tahun 2018 sampai 2023 untuk ketahanan air. Boby menjelaskan alokasi anggaran itu banyak digunakan untuk pembangunan waduk, embung, irigasi dan berbagai upaya mendukung pertanian.
"Secara tidak langsung artinya berbagai kementerian dan lembaga sudah melakukan belanja di berbagai sektor adaptasi. Tapi mungkin belum digaungkan untuk merasa itu bagian dari aksi adaptasi nasional,” katanya.
Selain CBT di tingkat pusat, Kementerian Keuangan kini mengembangkan sistem auto tagging di tingkat provinsi yang disebut Regional Climate Budget Tagging (RCBT). Sistem ini menggunakan kata kunci dalam rincian output anggaran untuk secara otomatis mengidentifikasi alokasi anggaran yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi.
“Dengan auto tagging, kami bisa melihat aksi adaptasi yang sudah dilakukan di sektor pertanian, kehutanan, kesehatan, dan lain-lain di tingkat daerah,” jelas Boby.
Ia mencontohkan Provinsi Jambi yang berhasil mendapatkan pendanaan berbasis hasil atau RBP (result based payment) dari World Bank melalui mekanisme on granting yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Artinya pakai dananya sendiri dulu dalam periode 2020-2025 itu dianggarkan, dibelanjakan dulu. Kemudian kami bantu untuk "menagihkan" dana hibahnya. Apa yang sudah dihasilkan itu mendapatkan hibah atau insentif dalam hal ini dari World Bank," katanya.
Boby juga memaparkan beberapa opsi optimalisasi pendanaan perubahan iklim dari Kementerian Keuangan, antara lain, Transfer Anggaran Provinsi/Kabupaten Berbasis Ekologi (TAPE/TIP) yang sudah diinisiasi beberapa daerah seperti Kalimantan Utara, hibah daerah untuk konservasi taman nasional dan program lingkungan lainnya, obligasi daerah sebagai instrumen pinjaman yang diatur regulasi khusus, skema REDD+ dan Payment for Ecosystem Services yang sudah berjalan di beberapa provinsi, dan lpengembangan ekowisata sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Dukungan dari konsultan dan donor internasional sangat terbuka, asalkan kita punya inisiatif dan proposal yang matang,” kata Boby.
