ESGNOW.ID, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk aksi perubahan iklim di Indonesia mencapai Rp4.000 triliun hingga 2030. Namun, ketersediaan anggaran masih jauh dari mencukupi.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, kesenjangan pembiayaan menjadi tantangan besar dalam penanganan krisis iklim. “Kita selalu dorong karena memang pendanaannya kita butuh Rp4.000 triliun untuk pendanaan iklim sampai 2030,” kata Diaz dalam acara penandatanganan perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Ia menegaskan, upaya pembiayaan tidak bisa hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ada gap yang besar antara dana yang dibutuhkan untuk aksi perubahan iklim dengan dana yang tersedia,” ujarnya.
Salah satu strategi pemerintah adalah memaksimalkan peran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mencari sumber dana dari luar APBN. “Kita ada BPDLH yang salah satu tugasnya yaitu untuk mencari pendanaan dari international donors, dari CSR, dari filantropi,” kata Diaz.
Sumber pendanaan eksternal antara lain berasal dari Green Climate Fund (GCF) yang telah menyalurkan total 103,78 juta dolar AS untuk mendukung aksi iklim berbasis hasil (results-based payment) di Indonesia.
Dana tersebut dikucurkan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama sebesar Rp251 miliar dialokasikan untuk sembilan provinsi.
Gelombang kedua senilai Rp256 miliar disalurkan ke 15 provinsi. Sementara gelombang ketiga direncanakan untuk 14 provinsi lainnya.
“Batch kedua ini ada 15 provinsi, jumlahnya sekitar Rp256 miliar untuk membantu daerah melaksanakan aksi iklim,” kata Diaz.
Ia menambahkan, setiap provinsi menerima dana bervariasi antara 250 ribu dolar AS hingga 5 juta dolar AS.
