ESGNOW.ID, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim menandatangani kerja sama dengan Konservasi Indonesia (KI) untuk memperkuat pengendalian perubahan iklim. Kolaborasi ini mencakup penyusunan teknis, tindakan mitigasi dan adaptasi, serta penguatan sistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Kerja sama ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan data guna mendorong implementasi NEK yang efektif di tingkat nasional dan daerah.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola NEK KLH, Ary Sudijanto, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk memastikan transisi menuju pembangunan rendah karbon berlangsung inklusif dan terukur.
“Nilai ekonomi karbon di Indonesia memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan yang kompleks. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perdagangan karbon dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat,” ujar Ary dalam pernyataan KI, Jumat (1/8/2025).
Ruang lingkup kerja sama juga mencakup dukungan teknis dalam agenda internasional, termasuk pengakuan bersama (Mutual Recognition) terhadap skema sertifikasi karbon dan partisipasi Indonesia di berbagai mekanisme global seperti UNFCCC.
Ary menyebut, langkah ini mencerminkan posisi proaktif Indonesia dalam diplomasi iklim tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Ia menambahkan, NEK tidak hanya instrumen pasar, melainkan fondasi penting pengelolaan iklim nasional yang berkelanjutan.
“Dukungan teknis dan keilmuan dari mitra seperti Konservasi Indonesia sangat penting dalam memperkuat kredibilitas sistem ini di mata dunia,” ujarnya.
Senior Vice President dan Executive Chair KI, Meizani Irmadhiany, menyambut kolaborasi ini sebagai bentuk komitmen nyata untuk mendukung agenda iklim nasional dan global.
“Melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Indonesia mendukung pencapaian NDC Indonesia yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui upaya mandiri, dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional,” kata Meizani.
Ia menambahkan, pelaksanaan kebijakan NEK memiliki potensi ekonomi signifikan dengan nilai hingga 16,7 miliar dolar AS pada 2030. Selain itu, KI akan berperan dalam diseminasi informasi serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.
“Kolaborasi ini memperkuat strategi iklim nasional melalui pendekatan berbasis sains, penyediaan data ilmiah, publikasi, pelatihan, serta penguatan kapasitas mitra di berbagai tingkatan, sejalan dengan arah tata kelola karbon yang dibangun pemerintah,” ujar Meizani.
Ia juga menekankan pentingnya kemitraan lintas sektor untuk menjawab kompleksitas krisis iklim. “Sinergi ini diharapkan menjadi bagian dari solusi berkelanjutan yang menghubungkan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan aksi nyata di lapangan,” katanya.
