ESGNOW.ID,  COPENHAGEN — Menteri Energi dan Iklim Denmark, Lars Aagaard, menegaskan bahwa negara-negara Eropa tidak boleh menunda transisi energi hijau meski menghadapi tekanan anggaran akibat peningkatan belanja militer. Penegasan ini disampaikan menjelang dimulainya kepemimpinan Denmark dalam negosiasi target iklim Uni Eropa.

“Menahan transisi hijau Eropa bukan solusi tantangan iklim dan keamanan,” kata Aagaard, Jumat (27/6/2025).

Uni Eropa dijadwalkan mengumumkan target baru untuk mengurangi emisi karbon sebesar 90 persen pada 2040 dibandingkan level tahun 1990. Namun, sejumlah negara anggota seperti Polandia dan Prancis menyuarakan kekhawatiran bahwa target tersebut terlalu ambisius di tengah beban anggaran nasional yang meningkat.

Menurut Aagaard, tantangan jangka pendek seperti pengeluaran pertahanan seharusnya tidak mengalihkan fokus dari agenda energi bersih. Ia menekankan bahwa kunci daya saing Eropa justru terletak pada perluasan penggunaan listrik dan kemampuan menghasilkan energi sendiri dari sumber terbarukan serta tenaga nuklir.

Denmark akan memegang presidensi bergilir Uni Eropa selama enam bulan mulai Juli 2025, termasuk memimpin negosiasi iklim untuk target tahun 2040. Aagaard mengakui bahwa proses ini akan berlangsung di tengah ketegangan geopolitik dan peningkatan anggaran pertahanan pascainvasi Rusia ke Ukraina.

Ia juga mengingatkan bahwa penguatan militer bukanlah sesuatu yang patut dirayakan, melainkan respons atas ancaman yang nyata. Demikian pula, transisi energi hijau bukan agenda idealis, melainkan kebutuhan mendesak akibat dampak serius dari perubahan iklim.

Tekanan terhadap kebijakan iklim Eropa terus meningkat. Beberapa negara dan industri menilai aturan lingkungan yang ketat terlalu membebani sektor ekonomi. Sejumlah kebijakan bahkan ditunda atau dilonggarkan demi meredam resistensi politik dan menjaga stabilitas ekonomi.

Meski demikian, target iklim 2040 dianggap sebagai kompas penting untuk memastikan Uni Eropa tetap berada di jalur menuju netralitas karbon pada 2050.