Guru Besar Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Akhmad Fauzi, menekankan pentingnya perubahan paradigma tentang sumber daya alam, bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai modal alam (natural capital).

“Sehingga jika hutan ditebang, tanpa ada penguatan nilai tambahnya, aset kita mengalami depresiasi yang luar biasa,” kata Akhmad.

Laporan ini, katanya, membuktikan bahwa nilai APBD Morowali tidak sebesar aset berupa sumber daya alamnya. Akhmad juga mendorong pembentukan resource fund, yaitu dana yang dialokasikan dari pemanfaatan sumber daya alam untuk memperkuat nilai aset tersebut, baik melalui pertanian, wisata, maupun jasa lingkungan.

Dalam laporan ini, AEER merekomendasikan:

- Pertama, penghentian izin baru di hutan primer dan kawasan bernilai keanekaragaman tinggi, disertai evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang telah terbit hingga peta jalan Global Biodiversity Framework terimplementasi.

- Kedua, integrasi potensi keuangan dari perlindungan ekosistem ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional (RPJMD, RPJMN, dan SNDC) guna menyeimbangkan penerimaan sektor nikel dengan biaya ekologis.

- Ketiga, potensi pendanaan dari kegiatan restorasi lingkungan (result-based finance) agar hutan Morowali dapat memainkan peran sentral dalam pencapaian FoLU Net-Sink 2030.

Laporan ini menegaskan pengabaian terhadap nilai ekologis Morowali akan melemahkan posisi Indonesia dalam diplomasi iklim internasional dan memperbesar beban mitigasi nasional.