ESGNOW.ID, JAKARTA — Polusi udara kini bukan sekadar isu lingkungan atau ekonomi semata. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, citra internasional, hingga kerugian ekonomi yang signifikan.
Pemerintah menilai kondisi ini harus segera ditangani secara sistemik. “Udara bersih adalah hak setiap orang. Saat ini kita menghadapi tantangan serius akibat polusi udara,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, dalam diskusi “Merdeka Polusi”, di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Ia menyoroti posisi Jakarta yang kerap masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Selain berdampak pada kesehatan, status ini turut merusak reputasi Indonesia secara global.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, emisi transportasi menjadi penyumbang utama pencemaran di wilayah Jabodetabek. Kontribusinya mencapai 32–37 persen saat musim hujan, dan melonjak menjadi 41–57 persen pada musim kemarau.
Selain transportasi, pencemaran juga berasal dari emisi industri (14 persen), pembakaran terbuka (13 persen), serta aktivitas konstruksi, debu jalanan, dan aerosol sekunder.
“Penurunan kualitas udara berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, terutama di Jabodetabek,” kata Ridho.
Dampak ekonomi dari pencemaran udara pun tidak kecil. Ridho menyebut kerugian akibat penyakit pernapasan di Jakarta mencapai lebih dari Rp45 triliun per tahun atau sekitar 22 persen dari PDB DKI Jakarta.
“Masalah pencemaran udara tidak bisa kita abaikan karena akan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Ia menilai, dengan isu ini sudah menjadi perhatian nasional, sekarang adalah momen tepat untuk mengambil langkah nyata mengatasinya.
