ESGNOW.ID, BERLIN -- Kanselir Jerman Olaf Scholz mengkritik keras pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Scholz menilai Trump menyangkal dan mengabaikan fakta-fakta mengenai perubahan iklim, dan mengabaikan perubahan iklim salah satu ancaman paling serius bagi umat manusia.
Dalam konferensi iklim internasional di Berlin, Scholz menggarisbawahi pentingnya Perjanjian Paris 2016. Ia juga memuji perjanjian penting tersebut sebagai komitmen kolektif umat manusia untuk mengamankan masa depan yang lebih aman bagi generasi berikutnya.
“Saya sangat menyesalkan AS ingin keluar dari perjanjian tersebut. Namun satu hal yang jelas, yaitu menyangkal dan mengabaikan fakta tidak akan membuat konsekuensi perubahan iklim menghilang, begitu pula tanggung jawab AS sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara historis,” kata Scholz seperti dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (27/3/2025).
Ia menekankan perubahan iklim merupakan salah satu tantangan keamanan terbesar saat ini. Perubahan iklim menimbulkan konsekuensi ekonomi, sosial, dan politik yang luas jika komunitas global gagal membatasi pemanasan global dan secara substansial mengurangi emisi gas rumah kaca global.
"Beberapa orang mengatakan perlindungan iklim merupakan hal yang tidak terlalu penting di masa-masa seperti sekarang ini. seakan-akan hal ini merupakan kemewahan di masa yang lebih tenang, tetapi, mereka yang mengatakan hal tersebut keliru,” kata Scholz.
Ia merujuk laporan-laporan badan intelijen baru-baru ini yang juga menegaskan betapa seriusnya ancaman ini.
“Risiko kebakaran hutan, banjir, dan gagal panen yang meluas meningkat di seluruh dunia, bersama dengan kelaparan dan epidemi," kata Scholz.
Ia mengatakan bencana-bencana tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik, pengungsian, dan konflik untuk mengendalikan sumber daya. "Tidak diragukan lagi bahwa kita hanya dapat mengamankan dunia yang damai dengan membatasi perubahan iklim,” tambahnya.
Scholz, kanselir Jerman sejak tahun 2021, kini menjabat sebagai kanselir hingga pemerintahan baru terbentuk setelah pemilihan umum di negara tersebut pada bulan Februari ini.
