ESGNOW.ID,  RIO DE JANEIRO — Negara Bagian Piaui di Brasil mengumumkan rencana untuk menerbitkan kredit karbon sebagai bentuk imbalan atas upaya melawan deforestasi. Inisiatif ini menjadi salah satu langkah penting dalam melindungi hutan hujan Brasil menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) yang akan digelar di Belem, kawasan Amazon, pada November mendatang.

Berbeda dengan proyek perlindungan hutan tradisional yang biasanya diajukan oleh pemilik lahan swasta, inisiatif Piaui berfokus pada pendekatan sektor publik. Proyek ini melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal, dengan cakupan wilayah lebih luas untuk mencegah pergeseran lokasi deforestasi (leakage).

Proyek serupa yang dikenal dengan sebutan jurisdictional approach juga sedang dikembangkan di negara bagian Tocantins dan Para.

Perusahaan keuangan milik negara bagian, Investe Piaui, telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan investasi Silvania, yang akan menyediakan dana senilai 10–20 juta real Brasil (sekitar 3,69 juta dolar AS) guna mendukung pengembangan program tersebut.

Perusahaan lingkungan asal Brasil, Systemica, akan mendukung aspek teknis program ini. Silvania bertindak sebagai pembeli kredit karbon, sementara perusahaan layanan lingkungan Geonoma akan memimpin pengembangan program secara menyeluruh.

Kelompok tersebut menyatakan, apabila Piaui berhasil menurunkan tingkat deforestasi sebesar 10 persen setiap tahun, negara bagian ini berpotensi menghasilkan lebih dari 20 juta kredit karbon hingga 2030. Kredit karbon tersebut dapat dijual kepada perusahaan dan negara lain sebagai bagian dari upaya mereka dalam memenuhi target pengurangan emisi.

“Melalui Investe Piaui dan dukungan dari Silvania, kami tidak hanya akan melindungi hutan kami, tetapi juga menciptakan peluang berkelanjutan bagi komunitas kami,” kata Gubernur Piaui, Rafael Fonteles, dalam pernyataannya, Selasa (8/7/2025), dilansir laman Reuters.

Meski dalam beberapa kasus skema kredit karbon gagal memberikan manfaat lingkungan secara nyata, mekanisme ini tetap dianggap penting. Hal ini mengingat komitmen pemerintah terhadap aksi iklim kerap berubah-ubah dan cenderung fokus pada biaya jangka pendek, meskipun dunia menghadapi suhu ekstrem dan kondisi cuaca yang semakin tidak menentu akibat aktivitas manusia, sebagaimana dikemukakan para ilmuwan.

Pekan lalu, untuk pertama kalinya Uni Eropa mengusulkan target iklim yang memungkinkan negara-negara anggotanya menggunakan kredit karbon dari negara berkembang sebagai bagian terbatas dalam pemenuhan target emisi mereka.