ESGNOW.ID, MANILA – Komitmen negara-negara kaya untuk menyalurkan dana dampak perubahan iklim atau loss and damage fund makin diragukan. Dana yang dijanjikan sebesar 789 juta dolar AS sejak dua tahun lalu, baru terealisasi 348 juta dolar AS.
Dana tersebut ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang yang terdampak krisis iklim, melalui lembaga multilateral Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD). Namun hingga pertengahan 2025, sebagian besar negara pendonor belum menepati janji mereka, termasuk Italia, Uni Eropa, dan Luksemburg yang tidak menyebutkan tenggat waktu pencairan dana.
Mewakili dewan negara-negara berkembang, perwakilan Honduras di FRLD, Elena Cristina Pereira Colindres, menyatakan kekhawatiran mendalam atas ketidakpastian komitmen pendanaan dari negara-negara kaya.
“Transparansi dan prediktabilitas penyaluran dana masih sangat lemah,” ujar Pereira seperti dikutip Climate Home News, Kamis (10/7/2025).
Ia menyebut, jadwal pencairan dana jangka panjang saat ini justru menyulitkan dewan FRLD dalam menentukan anggaran yang dapat digunakan. “(Selain itu) mengikis kepercayaan komitmen mitra-mitra kami pada kapitalisasi pendanaan jangka panjang,” tambahnya.
Sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Australia, dan Swedia pun hanya mencairkan sebagian kecil dari janji pendanaannya. Sementara itu, FRLD tahun ini telah menyetujui anggaran 250 juta dolar AS untuk tahun depan, namun Pereira menegaskan jumlah tersebut tidak mencerminkan kebutuhan riil yang jauh lebih besar.
Penelitian di jurnal Nature pada 2024 memperkirakan kerugian akibat perubahan iklim mencapai 395 miliar dolar AS per tahun secara global. Negara-negara berkembang menuntut dana loss and damage minimal 100 miliar dolar AS per tahun hingga 2030.
Dalam rapat dewan FRLD di Filipina, perwakilan Fiji, Daniel Lund, menyebut besaran dana saat ini tidak sebanding dengan skala kebutuhan yang ada.
Ia menyindir jumlah tersebut bahkan hanya seperempat dari biaya pembangunan satu pembangkit listrik tenaga batu bara.
FRLD kini tengah menyusun strategi mobilisasi sumber daya untuk memperluas basis pendanaan. Strategi ini ditargetkan rampung akhir 2025 agar seluruh negara berkembang dapat menjangkau kebutuhan adaptasi mereka dalam skala yang memadai.
