ESGNOW.ID, PALANGKARAYA — Memasuki musim kemarau, pemerintah Indonesia mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pencegahan merupakan kunci utama dalam penanggulangan karhutla, terutama terkait dengan perlindungan gambut yang memiliki peran vital dalam ekosistem Kalimantan Tengah.
"Pencegahan adalah jalan terbaik menyelamatkan gambut, menyelamatkan ekonomi lokal, dan menjaga reputasi bangsa di mata dunia," kata Hanif di Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2025 di Kalimantan Tengah, Kamis (7/8/2025).
Dalam pernyataannya, Jumat (8/8/2025), Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan dalam rapat itu Hanif juga menekankan Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab ekologis besar karena memiliki 4,67 juta hektare lahan gambut yang harus dilindungi. Ia menegaskan semua pihak harus turut terlibat dalam mencegah dan menanggulangi karhutla terutama di lahan gambut di Kalimantan Tengah.
"Pengendalian karhutla harus efektif dan efisien,” kata Hanif, menegaskan komitmen KLHK/BPLH pasca penetapan status siaga darurat karhutla di provinsi tersebut. Hanif mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tim pengendalian karhutla nasional yang berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga 19 persen tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Hanif mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup tidak hanya regulator tapi juga juga pelaksana langsung dalam pengendalian karhutla. Mulai dari penegakan hukum hingga restorasi ekosistem.
Hanif mengingatkan para pemegang izin usaha kehutanan dan perkebunan untuk tidak mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. "Saya minta semua pemegang izin, baik HGU maupun HTI, untuk tidak hanya menunggu himbauan. Kewajiban mencegah kebakaran itu melekat. Kami akan evaluasi serius setiap konsesi yang gagal menjaga wilayahnya dari api," tambah Hanif.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga 4 Agustus 2025, tercatat 1.317 titik panas yang tersebar di Kalimantan Tengah. Sebanyak 326 karhutla membakar sekitar 451 hektare lahan, mayoritas di lahan mineral dan areal penggunaan lain (APL), termasuk area konsesi perusahaan.
Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan tingkat kemudahan terbakar pada 8 dan 9 Agustus akan meningkat tajam , khususnya di wilayah selatan dan tengah provinsi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat terbuka, mengingat lebih dari 70 persen awan hujan telah terbentuk.
"Pembasahan lahan gambut adalah prioritas utama. Data TMAT menunjukkan 17 persen stasiun dalam kondisi rawan, 8 persen sangat rawan, dan 2 persen sudah masuk kategori berbahaya. Ini bukan alarm biasa—ini sinyal darurat ekosistem," tegas Dwikorita.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya memperkuat kerja sama pusat dan daerah. Pengendalian karhutla tidak bisa mengandalkan udara saja, tetapi juga kesiapan tim darat, dengan pemantauan harian, respons cepat, dan logistik yang selalu siap. BNPB siap menambah helikopter, motor karhutla, serta mendukung kebutuhan BBM dan alat pelindung diri untuk petugas.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam rakor tersebut juga mengingatkan pentingnya mengedepankan kearifan lokal dalam pencegahan karhutla. Ia menekankan praktik pembakaran ladang oleh masyarakat adat harus tetap dijalankan dengan bijak dan terkendali, sejalan dengan tata kelola lingkungan yang baik.
"Perda No. 1 Tahun 2020 mengakomodasi praktik adat tersebut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini bentuk harmonisasi antara budaya lokal dan upaya konservasi," kata Agustiar. n Lintar Satria
